Bagaimana Menyikapi Kegaduhan Intelektual Islam di Tengah Pandemi Ini?

Beberapa hari yang lalu ada salah satu teman Medsos yang memberi komentar “nyeletuk” terhadap status penulis. Kata kawan Medsos, “Sudah lah, tidak usah lagi ngomongin soal perbedaan pandangan agama di tengah kondisi sedang carut marut seperti ini. Mendingan mikirin keadaan ekonomi masyarakat yang kian terpuruk. PHK berjibun dimana-mana.”

Dari pernyataan itu, penulis sadar bahwa awal mula dari radikalisme beragama kebanyakan digawangi oleh faktor ketakutan dan kekecewaan terhadap keterpurukan. Meskipun sebenarnya hanya dipersepsikan terpuruk. Padahal hakikatnya belum tentu demikian. Dan anehnya, keadaan seperti itu justru menuduh agama sebagai akar permasalahan.

Kalaupun yang membuat muak itu adalah perdebatan, saya kira tidak hanya konteks isu tentang Islam yang diperdebatkan. Tetapi juga banyak isu, termasuk ekonomi, politik, dll. Namun, bagi penulis ini unik ketika dibawa pada arus pergumulan intelektual Islam yang dianggap kian memuakkan bagi sebagian masyarakat Islam sendiri. Karena terjadinya perbedaan dianggap sebagai bentuk permusuhan, yang diidentifikasikan dengan saling serang, saling menyalahkan, saling menuduh kafir, bahkan berujung pada gerakan jihad atas nama agama.

Secara geneologis, gerakan takfiri yang hobi sekali menuduh kafir kelompok lain yang berbeda dengan kelompoknya, diklaim sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipelopori oleh kelompok yang keluar dari Sayyidina Ali, Khawarij. Era Khawarij yang bermula pada tahun 41 Hijriyyah itu selain lahir dari gerakan politik, tetapi juga membentuk era merebaknya fatwa keagamaan yang kian pesat, (Khudlari Bik, 140-162).

Munculnya fatwa-fatwa itu merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang secara argumen lahir dari dalil Sunnah Nabi Muhammad yang sering berfatwa, melegitimasi fatwa sahabat bahkan memuji Muadz bin Jabal yang pernah melakukan ijtihad ketika tidak menemukan jawaban dari Al-Qur’an maupun dari perkataan Nabi, (Jakfar, 131). Tradisi fatwa seperti ini selanjutnya mengakibatkan terjadinya perbedaan pemikiran yang dikenal dengan Madrasah atau kluster pemikiran Islam yang sudah ada di era tabiin. Ada kluster Madinah dan kluster Ra’yu di Irak, (Sabak, 89).

Dalam konteks Indonesia, gerakan fatwa seperti ini masih berkembang hingga saat ini. NU memiliki Lembaga Bahtsul Masail sebagai forum kajian keagamaan para tokoh NU yang kemudian melahirkan fatwa. Muhammadiyyah juga memiliki Majlis Tarjih yang memiliki peran melahirkan fatwa. Atau Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Uniknya di Indonesia, forum-forum fatwa tersebut mendapatkan tempat yang leluasa. Tidak jarang fatwa-fatwa yang dilahirkan memantik kegaduhan di masyarakat. Ambil contoh fatwa tentang penghapusan kata “kafir” yang dirumuskan oleh LBM NU tahun 2019 lalu juga mendapatkan respon tidak sedap dari sebagian kalangan. Atau fatwa-fatwa MUI yang pernah ditunggangi oleh pemerintah sehingga fatwa yang dihasilkan sesuai keinginan pemerintah, (Suaedy, 2018).

Bagaimana Menyikapi Kegaduhan ini?

Untuk menjawab ini, perlu menyadari bahwa dialektika antara teks sebagai wahyu dengan akal terus mengalami perkembangan sepanjang zaman. Dari adanya dialektika ini kemudian melahirkan penafsiran, kontekstualisasi, dan revitalisasi wahyu dalam realitas obyektif.

Perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan kondisi ini dibakukan dalam salah satu kaidah Ushul Fikih, “Taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkan wal ahwal”, yang artinya bahwa perubahan hukum itu terjadi seiring terjadinya perubahan tempat, masa dan kondisi, (Asmani, 31). Lalu pertanyaannya, bukankan perubahan sosial itu suatu realitas?

Para pakar sosiolog berpendapat bahwa perubahan terjadi pada nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola tindakan suatu kelompok, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dll, (Soekanto, 259). Namun ada juga faktor-faktor yang menghalangi terjadinya suatu perubahan, antara lain: kuranganya komunikasi dengan kelompok lain, perkembangan pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, kepentingan lokal yang sangat kuat (vested interest), takut terjadi kegoyahan atas budaya lokal, tertutup, pesimis, (Soekanto, 286-288).

Namun di era globalisasi, arus informasi yang sangat deras seperti saat ini, rasanya sulit sekali menerima terjadinya perubahan. Sehingga perubahan akan terus terjadi secara dinamis. Pergumulan pemikiran Islam, pro-kontra tentang faham keagamaan akan terus mendapatkan tempatnya. Didukung lagi sikap negara demokrasi yang mengakomodir terjadinya perdebatan pemikiran selama masih dalam koridor tidak melahirkan gerakan anarkis, radikalis dan ekstrimis.

Dalam konteks seperti ini, kita harus faham bahwa hukum Islam harus mampu merespon perkembangan masyarakat. Karena pada prinsipnya, Islam sendiri mengandung dua unsur: Pertama, bersifat qath’i. Artinya sudah pasti, tidak ada ruang untuk ditafsirkan ulang. Kedua, zhanni, yang masih asumtif dan memberikan ruang untuk dilakukan penafsiran. Prinsip kedua ini yang melatar belakangi terjadi pengembangan atas faham keagamaan Islam.

Dapat dipafahami bahwa hukum Allah memang bersifat permanen, universal, eternal. Namun jika diaplikasikan pada masyarakat, hukum haruslah bersifat adaptif, berkembang, partikular dan beragam sesuai dengan tuntutan lokalitas dan tidak boleh usang. Jadi, jika prinsip-prinsip seperti ini yang menjadi orientasi para pemikir Islam yang sedang bergumul saat ini, pasti akan terlihat indah. Hanya saja, barangkali yang memuakkan adalah para “penggaduh” tanpa latar belakang keilmuan yang jelas.

Khoirul Anwar Afa

Khoirul Anwar Afa

Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.