Dialektika Islamisme Orde Baru Sampai Sekarang

Islamina.id | Islamisme Orde Baru – Di era Orde Baru, umat Islam mulai muncul harapan besar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Disaat itu, para politisi Islam mulai dilepaskan dari penjara. Mereka optimis dapat kembali ke kancah politik. Mereka percaya bahwa Orde Baru akan memberikan nuansa kehidupan yang lebih dari Orde Lama (Putra, 2008). 

Respon umat Islam ketika Orde Baru bangkit mengikuti tiga corak. Pertama, corak apologi, kemudian diikuti dengan usaha penyesuaian diri dan adaptasi terhadap modernisasi. Kedua, juga melakukan apologi terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai westernisasi dan sekularisasi. Ketiga, corak tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi, (Rahardjo, 1993).

Islamisme Masa Orde Baru

Dalam perjalanannya, masa-masa perjalanan awal Orde Baru mengalami beberapa hal ketidakharmonisan antara pemerintah dengan Islam. Beberapa hal itu antara lain: (1.) Islam percaya sistem demokrasi, (2.) Mayoritas Islam, (3.) Adanya individu-individu Islam garis keras, (4.) hubungan militer dengan kelompok Islam, (5.) Pemerintah yang otoriter, (Abdurahman et.al, 1993).

Kemudian mulai muncul gerakan pembaharuan Islam. Searah dengan perubahan pola kehidupan politik, perkembangan pemikiran Islam condong bersifat rasional dan fungsional.

Hal ini bisa dilihat dalam topik umum pembaharuan pemikiran Islam diseputar reaktualisasi, kontekstualisasi dan pembumian ajaran Islam. Tendensi perubahan di atas memberikan sketsa proses integrasi-birokrasi-santri di masa Orde Baru. Suatu proses yang meruntuhkan mitos politik santri sebagai oposan dan pembangkang (Kuntowijoyo, 1991).

Dengan hilangnya mitos tersebut, perilaku politik Islam condong rasional dengan runtuhnya ideologi politik yang mendasarkan Islam bersamaan dengan tergesernya konsep negara Islam.

Lebih lanjutnya lagi, umat Islam baik dari kelompok tradisionalis dan kelompok modernis masih tetap berkeinginan untuk melestarikan pemikiran-pemikiran formalisme pendidikan. Di samping karena kemauan kalangan elit Muslim yang merindukan kejayaan politik Islam pada masa Orde Lama, juga karena masih tetap berkembangnya pola dasar perspektif miring antara sesuatu yang dianggap sebagai masukan Islam dan masukan non Islam (Barat) ketika mereka sama-sama menghadapi tantangan modernisasi.

Dalam pencarian posisi menurut konstelasi baru dan masih dalam lingkungan teoritis dan intelektual, belum memberikan jawaban tegas dan pasti tentang persepsi keislaman terhadap modernisasi.

Dalam perjalanan waktunya, Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif terhadap umat Islam. Sekitar tahun 1980-an, terjadi Islamisasi birokrasi. Sarjana-sarjana Muslim dimasukkan dalam birokrat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Partai Politik (Parpol), dan kelompok-kelompok sosial level nasional.  

Era Reformasi

Di Indonesia, bersamaan dengan kemajuan perpolitikan nasional saat memasuki era reformasi, lintasan demokrasi dibuka seluas-luasnya bagi rakyat untuk ikut berkontribusi dalam berbagai proses politik secara tulus. Era reformasi juga merambah fase baru dengan mendatangkan liberalisasi politik.

Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang tidak sedikit. Islam juga meraih bagian yang besar pada era demokratisasi itu. Kenyataannya bahwa di antara organisasi-organisasi politik yang muncul itu adalah partai-partai yang mempunyai social origin Islam.

Partai politik pun mulai “kembali menemukan momentum” dirinya untuk merayu masyarakat. Simbol-simbol agama mulai kembali menjadi “komoditas” yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara. Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan asas partai.

Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara jelas pendukung partai-partai itu, baik yang menyatakan secara resmi partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam (Syahrir & Samsu, 2012).

Pada bagian lain, bukan hanya lahir partai-partai politik yang mengusung politik aliran baik dari kelompok Islam maupun lapisan masyarakat lainnya, namun juga organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan keagamaan yang mengusung misi dan simbol-simbol keagamaan termasuk di kalangan umat Islam.

Sejumlah fenomena baru yang kentara dan menimbulkan kontroversi ialah gerakan Islam yang membawa kembali piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam yang sering disebut beraliran fundamentalis atau radikal seperti Hizbut Tahrir, Komite Penegakan Syari’at Islam (KPPSI), Majelis Mujahidin, dan lainnya di luar partai politik Islam yang mengusung isu yang sama kendati tidak sekuat gerakan-gerakan Islam berhaluan militan itu.

Dalam melancarkan usaha-usaha penerapan syariat Islam di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan daerah-daerah lainnya, beberapa di antaranya telah berhasil bahkan ada yang mendapatkan otonomi khusus seperti Aceh. 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.