Emmanuel Macron, Islam, dan Barat

Islamina.id – Pernyataan  Presiden Prancis, Emmanuel Macron sangat problematis. Ia ingin menegakkan apa yang dinamakan Le valeurs républicaines (nilai-nilai Republik), nilai-nilai yang menggambarkan ke-Prancis-an. Nilai-nilai tersebut perlu ditegakkan dikarenakan adanya satu ancaman yang disebut Le Séparatisme Islamiste (Separatis Islamis).

Le Séparatisme Islamiste adalah suatu praktek keberagamaan yang ditunjukkan sebagian komunitas Islam di Prancis yang ingin hidup dengan nilai-nilai sendiri yang berbeda dengan nilai-nilai republik. Dan tidak hanya berbeda, tetapi juga seringkali bertentangan. Misal, menyangkut nilai-nilai hubungan laki-laki dan perempuan, masalah gender, aẖwāl  as-syakhsiyyah. Jadi masalah-masalah yang sebetulnya mirip dengan kita. 

Emmanuel Macron melihat bahwa corak keberagamaan yang menerapkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai republik, dianggap sebagai separatisme, yakni sebagai upaya untuk membangun kehidupan yang terpisah dari kehidupan pada umumnya. Sebetulnya secara normatif tidak ada masalah dan ada keserupaan cara kita menghadapi isu, seperti cara kita menghadapi kelompok-kelompok radikal yang ingin menegakkan khilafah.

Jadi, kita sebetulnya menghadapi isu serupa dengan Prancis. Nilai-nilai republik setara dengan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja masalah tidak di situ. Separatisme dan sekularisme (di Prancis disebut Laïcité), memang problematis dalam studi-studi modern citizenship (kewarganegaraan modern). 

Kemudian, persoalannya adalah apakah kelompok-kelompok minoritas yang ada di sebuah negara diberikan kemungkinan untuk mengekspresikan nilai-nilai sesuai dengan keyakinannya?. Ekspresi nilai-nilai sesuai dengan keyakinannya bisa saja berkesesuaian dengan konstitusi, bisa juga berbeda dan bahkan bertentangan konstitusi dalam suatu negara. Misalnya kepada kelompok Muslim di Prancis yang berpegangan bahwa perceraian itu bisa dilakukan di luar pengadilan, padahal di hukum negara Perancis, mengharuskan perceraian ditempatkan di dalam catatan negara, tidak bisa di luar pengadilan. 

Contoh lain, perempuan Muslimah di Prancis dilarang untuk berenang dengan baju burqini (baju renang tertutup) padahal menurut keyakinan orang Muslimah di Perancis diyakini sesuai dengan nilai-nilai yang harus mereka terapkan. Pertanyaannya, kenapa negara masuk sampai ke ranah itu?. Hal ini tentu problematis karena pemerintah Perancis itu ingin mendiktekan bagaimana cara warga berpakaian. Jadi, dalam hal ini sebetulnya (meskipun tidak sama) mirip dengan pemerintah-pemerintah konservatif di negeri-negeri Muslim yang ingin mendikte bagaimana cara perempuan berpakaian. 

Contoh lain misalnya perempuan dilarang memakai cadar. Meskipun saya tidak setuju cadar dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, tetapi kalau ada orang yang meyakini cadar bagian ajaran Islam dan memakainya sehari-hari, seharusnya negara tidak boleh mencampuri urusannya. Di Prancis, bercadar sudah dilarang secara total, alasannya adalah karena masalah keamanan. Dan kalau masalahnya keamanan itu masih bisa diperdebatkan.

Jadi, ada masalah dengan cara pandang pemerintah Perancis yang melihat bahwa orang yang memakai pakaian yang identik dengan paham keagamaan dianggap  bertentangan dengan nilai-nilai republik. Di dalam kerangka hidup bernegara, kita ndak bisa memaksakan satu model nilai tertentu kepada semua orang tanpa memberikan kesempatan kepada orang atau golongan tertentu mengekspresikan kehidupan sesuai dengan nilai yang dipercayai.

Kemudian, masalah yang lebih serius adalah kenapa masalah menghina simbol-simbol agama itu terlalu dipertahankan sebagai hal yang seolah-olah “akidah” Islam. 

Hari-hari ini Prancis sedang ribut karena ada satu undang-undang yang sedang diperjuangkan oleh Macron di parlemen Prancis, yaitu rancangan undang-undang yang salah satu klausulnya berisi ketentuan wartawan atau publik pada umumnya dilarang untuk mengunggah wajah polisi ketika mengatasi para demonstran. Jadi, polisi harus dilindungi anonimitasnya. Sekarang terjadi aksi protes di sana. Dan orang-orang sekarang seperti mempermalukan Macron. Selama ini Macron ingin membela negara republik, yang salah satu prinsip utamanya adalah kebebasan berpendapat.

Jadi, hal ini seperti paradoks. Di satu pihak memperjuangkan kebebasan berpendapat, tapi di pihak lain, ia membatasi hak para jurnalis untuk mengungkap tindakan polisi secara publik. 

Ulil Absar Abdalla
Latest posts by Ulil Absar Abdalla (see all)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.