Ilusi Jejak Khilafah di Nusantara

Ahad, 06 September 2020 M. Bulletin Islamina bekerjasama dengan Damar Institute dan Persada Nusantara beserta panitia lainnya melaksanakan acara Webinar dan bedah bulletin yang bertemakan: “Ilusi Jejak Khilafah di Nusantara”.

Dimoderatori oleh Khairul Anwar, SQ. M.Ag. berserta tiga Narasumber yang expert di bidangnya, antara lain: Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum., beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, kedua, Dr. Zuly Qodir, M.Ag., selaku Peneliti Senior Ma’arif Institute, ketiga, Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E., sebagai pemerhati terorisme.

Hemat kami, dari ketiga Narasumber tersebut terdapat beberapa pembahasan penting yang menjadi catatan kami, diantaranya adalah:

A. Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, tidak ditemukan sistem khilafah secara tertulis (teks) atau berdirinya aldawlah al-islamiyah (Negara Islam)sebagaimana kerap kali dikampanyekan oleh kelompok Hizb al-Tahrir[1] tentang tegaknya negara Islam. Model Negara Islam (khilafah) menurut versi mereka diklaim sebagai Institusi atau Negara yang sesuai dengan Islam sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga secara bersamaan ketiadaan sebuah Negara Islam saat ini dianggap telah menyimpang terhadap asas-asas Islam.

Seperti halnya Pancasilan dalam konteks di Indonesia, di mana kelompok khilafiyah atau Hizb Tahrir Indonesia (HTI) menyebutkan bahwa pancasila bukan cerminan Islam, sebab hukum-hukum yang ditetapkan bukan berasal dari Syari’ah Islam serta jauh dari nilai-nilai keadilan, sehingga dengan keras mereka menolak Pancasila sebagai ideologi dasar Negara. Padahal bila dicermati seksama, bahwa secara  subtansial pancasila menjunjung tinggi serta berkontribusi penuh terhadap nilai-nilai keadilan.

Di mana semangat keadilan ini selaras dengan syari’ah Islam. Bahkan lebih dari itu, bahwa pada sila-sila lainnya juga mencerminkan semangat nilai-nilai keislaman, sehingga sangatlah tabu apabila Pancasila sebagai Ideologi dasar Indonesia itu dianggap telah keluar dari Islam (kafir) karena tidak seirama dengan Islam. Oleh karenanya, kelompok HTI ini boleh dibilang telah terjerat kepada lubang ‘Gagal Faham’.

Di samping itu, mereka juga menolak keras tentang Hak Asasi Manusia (HAM); karena hal ini sebagai propaganda dan Penjajahan Barat. Tetapi secara bersamaan, ketika kelompok tersebut dilarang seperti di Indonesia, malahan yang terjadi mereka mengatakan “pemerintah telah melanggar HAM”. Sekali lagi ini menunjukkan inkonsistensi ideologi atau paham mereka.

Dengan demikian, dalam diskusi beliau Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum., menegaskan bahwa atas fenomena ini maka menjadi penting di dalam memahami sejarah Islam, sejak pada masa Nabi Muhammad SAW hingga bagaimana fakta sejarah Islam bisa tersebar di Nusantara. Bahwa tidak ada secara tertulis (teks) atau manuskrip-manuskrip yang mencatat tentang sistem khilafah atau tegakkan al-dawlah islamiyah itu.

B. Dr. Zuly Qodir, M.Ag.

Apa yang tengah dikampanyekan oleh kelompok Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) penuh dengan manipulasi data. Karenanya itu maka praktek ini menjadi cerminan dari tindakan yang bersifat criminal. Di samping memang secara politis kelompok ini dengan jelas bertujuan dalam rangka melawan dan merebut kekuasaan institusi negara atau lembaga pemerintahan. Sebagaimana halnya ideologi mereka adalah menciptakan negara Islam dan menjadikan sistem khilafah sebagai impian masa depan mereka.

Sebagaimana Hizb al-Tahir ialah gerakan yang bercorak tans-nasional yang bergerak di bidang politik, yang beranggota dari umat Islam se-dunia. Adapun narasi-narasi kampanye yang disampaikan seakan demi merebut pemerhati umat Islam (cuci otak). Bahkan kelompok ini di Indonesia tidak segan-segan ingin mendirikan partai politik dengan mengatasnamakan Islam.

Di dalam diskusinya, Dr. Zuly menyampaikan bahwa apabila khilafah telah berdiri tegak di dalam menguasai institusi dan konstitusi negara, maka yang terjadi adalah semakin berpotensinya perpecahan-perpecahan, utamanya perpecahan antar umat Islam baik secara individual maupun sosial. Makanya, tidak dapat dibayangkan apabila khilafah—yang selama ini diketahui sebagai sistem kerajaan (monarki)ditegakkan di Indonesia yang multikutural ini sebagai Institusi negara.

C. Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E.

Pada tahun 2017 lalu, Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan sebagai Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Indonesia. Karena kelompok ini bertentangan dan menolak Pancasila sebagai ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, tanpa disadari rupanya pergerakan kelompok tersebut masih masif tersebar dengan luas dan berkembang. Sebagaimana disebutkan oleh Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E. bahwa setidaknya secara garis besar terdapat tiga tahapan kaderiasai mereka, pertama, pengkaderan, kedua, interaksi, ketiga, merebut kekuasaan.

Dalam proses tahapan ini diklaim sebagai perjalanan jihad, sebagaimana jihad menjadi trademark bagi mereka, bahkan menjadi penanda utama tentang status muslim tidaknya di antara mereka. Karenanya itu, kelompok ini mewajibkan setiap Muslim untuk melakukan jihad. Namun di saat yang sama, makna Jihad dalam versi mereka telah mengalami penyempitan makna yang luar biasa.

Seperti antara lain tentang pemaknaan jihad versi mereka ialah tentang dibolehkannya memerangi orang kafir atau orang yang tidak sepaham dengan mereka di manapun mereka berada. Hal tersebut tentunya akan menjadi sorotan kita bersama, apakah demikian pemaknaan jihad di dalam Islam?. Sehingga daripada itu, efek pemakanaan yang begitu ekstrim tersebut seakan secara tak langsung telah mengejawantahkan kepada makna ‘terorisme’.

Meski demikian, dalam diskusi acara Webinar tersebut, beliau Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E. menyatakan bahwa sekalipun secara institusional kelompok ini telah dibubarkan oleh pemerintah, namun pergerakan bawah tanah kelompok ini masih nyaris terjadi. Oleh karenanya, beliau meminta kepada seluruh pihak maupun elemen masyarakat agar turut serta di dalam melawan pemahaman dan pergerakan semacam ini, yang secara telah mengganggu ketertiban konstitusional dan juga mengancam ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana hal ini telah lama dicita-citakan oleh para pejuang tedahulu sejak masa kemerdekaan bangsa Indonesia.

Akhirnya, kegiatan diskusi dalam acara Webinar dan Bedah Bulletin yang dihadiri sekitar kurang lebih 200 peserta dengan berbagai macam latarbelakang, ada mahasiswa/i, dosen, aktivis dan sebagainya berlangsung selesai. Acara ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan update informasi yang tengah menjadi femonema kontemporer ini. Termasuk juga di dalamnya termuat tentang fakta-fakta sosial lainnya yang boleh dibilang sangat jarang dapat dijumpai oleh lingkungan di sekitar, sehingga kehadiran bulletin Islamina mampu mengedukasi publik saat ini.

Sebagaimana tentang jejak khilafah di Nusantara yang baru-baru ini tengah menjadi fenonema sosial. Munculnya film yang berjudul “Jejak Khilafah di Nusantara” tersebut berhasil menguak “kritikan” dari berbagai pihak, utamanya bagi kalangan akamedisi dan aktivis. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, pada acara wawancara Bulletin Islamina sebelumnya yang berjudul “Dosa Besar Film Jejak Khilafah di Nusantara”, bahwa film tersebut telah membuktikan fakta sejarah “yang ngawur”, tegas beliau.

Penulis: Fikri Muanis Qalbi


[1] Tujuan daripada berdirinya Hizb Al-Tahrir adalah “isti’naafu al-hayaah al-Islamiyah” memulainya kembali kehidupan Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *