Hukum Shalat Jum’at Online

Islamina.id – SEIRING dengan merebaknya pandemi dan penyebaran infeksi virus terutama di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan manusia, para ulama fikih sepakat mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya meninggalkan shalat Jum’at dan shalat jamaah di masjid, aula, majelis, tempat-tempat ziarah, dan lain sebagainya untuk menghindari pandemi demi keselamatan jiwa dan kesehatan jamaah.

Di Indonesia penyebaran Covid-19 sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, jumlah orang yang positif terdampak virus tersebut bertambah setiap harinya, bahkan jumlah pasien meninggal karena virus tersebut juga semakin bertambah akibat tidak patuhnya sebagian orang terhadap protokol kesehatan: (1). Menghindari Kerumunan; (2). Menjaga Jarak; (3). Memakai Masker, dan; (4). Mencuci Tangan. Berkerumun adalah kegiatan yang melanggar Protokol Kesehatan yang dampaknya bukan hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain.

Para ahli fikih menyadari bahwa fikih selalu mempunyai pendapat terkait peristiwa-peristiwa baru, dan bahwa hukum berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi, tetapi pada saat yang sama mereka membedakan antara hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum perkara selain itu.

Mereka menetapkan hukum ibadah dengan logika “mengikuti” dan “melarang apa yang tidak disebutkan oleh syariat”, sementara dalam masalah-masalah muamalah dan hal-hal selain ibadah mereka cenderung memperluas dengan menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan.

Namun pembedaan tersebut tidak selalu menjadi pedoman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, sebab ibadah kerap berbenturan dengan keadaan-keadaan darurat dan perkembangan baru di mana logika “mengikuti” dan “melarang apa yang tidak disebutkan oleh syariat” tidak bisa bekerja, yang memaksa para ahli fikih melakukan ijtihad-ijtihad baru untuk memproduksi hukum-hukum yang baru.

Selama masa pandemi Covid-19 banyak fatwa yang sudah dikeluarkan, yang menunjukkan bagaimana “mesin fikih” bekerja di masa krisis dengan membawa semangat peradaban, guna memperluas gagasan dan pandangan, dengan mempertimbangkan keputusan yang dikeluarkan pemerintah berupa aturan-uturan yang bisa dipertanggungjawabkan ditinjau dari sisi hukum positif maupun hukum agama (fikih).


Fenomena ini tentu merupakan salah satu ciri khas dalam pemikiran Islam. Keterbukaan pemikiran adalah sesuatu yang indah, yaitu dengan diberikannya ruang kebebasan untuk membaca kembali gagasan-gagasan dan aturan-aturan yang ada, sembari tetap mengikuti keputusan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk mematuhinya.

Pakar fikih Maroko, Syaikh Ahmad ibn al-Shiddiq al-Ghamari, mendapat banyak keluhan dari para khatib Jum’at pada masa penjajahan. Ia lantas mengeluarkan fatwa mengizinkan shalat Jum’at dengan mengikuti seorang imam melalui radio, dan ia kemudian menyusun sebuah kitab yang berjudul “al-Iqnâ’ bi Shihhat Shalât al-Jumu’ah fî al-Manzil Khalfa al-Midzyâ’” (Kepastian Mengenai Sahnya Shalat Jum’at di Rumah di Belakang Radio”.

Tidak ada yang membayangkan bahwa fatwa Syaikh Ahmad ibn al-Shiddiq al-Ghamari yang dikeluarkan berpuluh-puluh tahun yang lalu akan bergema saat ini sehingga memicu perdebatan di kalangan ulama tentang bolehnya seorang jamaah/makmum mengikuti seorang imam di televisi dalam melaksanakan shalat jamaah, shalat Jum’at, dan shalat Tarawih pada masa merebaknya pandemi Covid-19.

Pernyataan Syaikh al-Ghamari

Fatwa Syaikh al-Ghamari, yang pada masanya tidak ada seorang ulama pun yang menyanggahnya, atau setidaknya memberikan tanggapan—kecuali sejumlah ulama di Mesir yang lebih banyak mencelanya daripada mengkritisinya—di masa ini, dengan argumen dan interpretasinya yang luwes, telah menjadi bagian dari senjata yuristik yang digunakan dalam perdebatan di Maroko dan bahkan di seluruh dunia di kalangan para ahli fikih dan sarjana muslim.

Di dalam kitab yang disusunnya, Syaikh al-Ghamari menyebutkan tiga syarat bolehnya mengikuti seorang imam di radio dalam melaksanakan shalat Jum’at.

Pertama, kesamaan waktu antara imam/khatib dan jamaah/makmum di dalam suatu negara, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang yang ada di Indonesia untuk shalat Jum’at mengikuti seorang imam yang ada di Arab Saudi melalui radio, sebab jarak antara keduanya sangat jauh dan waktu pelaksanaan shalat Jum’at pun tidak sama.

Kedua, rumah jamaah/makmum harus ada di belakang tempat imam, sehingga posisinya tidak berada di depan imam.

Ketiga, jamaah/makmum tidak hanya sendirian di dalam barisan, tetapi wajib ditemani orang lain meski hanya satu orang.

Menurut Syaikh al-Ghamari, shalat Jum’at bisa dilakukan di rumah melalui radio di masa-masa krisis dan darurat, termasuk di masa-masa terjadinya bencana.

Dalam pelaksanaannya, khutbah merupakan unsur terpenting sebagai pengganti dua rakaat shalat Zhuhur, dan itu bisa didengarkan dan disimak melalui radio. Selain itu, secara hukum shalat Jum’at tidak harus dilakukan di masjid, sebagaimana dalam hadits Sayyidah Aisyah ra., yang mengizinkan orang-orang di luar masjid mengikuti imam yang ada di dalam masjid.

Di sini, dalam pelaksanaan shalat Jum’at, yang penting adalah mengikuti imam, mendengar suaranya, dan itu bisa dilakukan melalui radio.

Syaikh al-Husain Ayit Sa’id, ahli fikih kontemporer dan pakar ilmu maqâshid, membahas masalah ini secara lebih fleksibel dengan pertimbangan ilmiah. Ia menyatakan bahwa masalah ini sesungguhnya bukanlah masalah baru, melainkan sudah dibahas oleh para sarjana klasik, di antaranya oleh para ulama mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah.

Ia menyoroti dua hal dari pandangan Syaikh al-Ghamiri terkait syarat-syarat bolehnya mengikuti seorang imam via radio dalam melaksanakan shalat Jum’at: apakah ittishâl al-shufûf (keterhubungan/kedekatan barisan, saling kontak fisik) dan hudhûr al-jamâ’ah khalf al-imâm (kehadiran jamaah/makmum di belakang imam) merupakan syarat dalam shalat?

Kalau iya, apakah keduanya merupakan syarth shihhah al-shalâh (syarat sahnya shalat) atau syarth kamâl al-shalâh (syarat kesempurnaan shalat)?

Menurut Syaikh al-Husain Ayit Sa’id, di dalam mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah, kedua hal itu dipandang sebagai syarth kamâl al-shalâh, berbeda dengan mazhab Hanafiyah yang menyebut keduanya sebagai syarth shihhah al-shalâh. Ia mengatakan, berdasar mazhab Malikiyah, bahwa shaf tidak harus terhubung atau berdekatan (‘adam ittishâl al-shufâf) dan makmum/jamaah tidak harus berada di belakang imam (‘adam kawn al-mamûm warâ al-imâm).

Sehingga, menurutnya, syarat bolehnya mengikuti seorang imam melalui radio dalam melaksanakan shalat Jum’at secara berjamaah adalah jamaah/makmum dapat mendengarkan takbir imam, serta mengetahui rukuk dan sujudnya imam dengan pendengaran, dan tidak harus melihat imam, tetapi kalau ia bisa mendengar sekaligus melihat seluruh gerakan imam itu lebih sempurna.

Syaikh al-Husain Ayit Sa’id menyebutkan cerita tentang Imam Malik yang pernah ditanya bagaimana jika antara imam dan jamaah/makmum terhalang sungai kecil, dan Imam Malik menjawab, “Tidak apa-apa.” Imam Malik mengatakan demikian karena, dalam kondisi di masanya, kalau hanya terhalang sungai kecil, suara takbir dan bacaan imam masih mungkin terdengar oleh jamaah/makmum, tetapi kalau sungainya besar, suara takbir dan bacaan imam kemungkinan tidak akan sampai ke para jamaah/makmum.

Berbeda dengan kondisi di zaman sekarang, seiring kecanggihan alat-alat pengeras suara, meskipun terhalang sungai sangat besar sekalipun, suara takbir dan bacaan imam akan tetap terdengar.

Pendapat Syaikh al-Husain Ayit Sa’id

Dengan demikian, menurut Syaikh al-Husain Ayit Sa’id, mengikuti pendapat mazhab Malikiyah, shalat Jum’at melalui televisi dan alat-alat komunikasi mutakhir, khususnya di masa penyebaran Covid-19 seperti sekarang ini, di mana masjid-masjid ditutup untuk sementara waktu, diperbolehkan dan tidak dilarang.

Syaikh al-Husain Ayit Sa’id menegaskan bahwa ia tidak menyampaikan pendapatnya pribadi, melainkan pendapat dari para tokoh ulama mazhab Malikiyah tentang masalah tersebut, dan bahwa pendapatnya dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga tidak boleh digeneralisasi untuk semua keadaan, waktu, dan tempat. Ia sepakat dengan pendapat Syaikh al-Ghamari mengenai syarat kesamaan waktu antara imam/khatib dan jamaah/makmum di dalam suatu negara, sehingga tidak dibolehkan bagi siapa pun di Indonesia untuk mengikuti seorang imam di Arab atau Eropa atau Amerika karena perbedaan waktu shalat antara Indonesia dan wilayah-wilayah tersebut.

Bahkan di negara yang sama sekalipun, jika jarak antara suatu daerah dengan daerah lain sangat berjauhan sehingga waktu shalatnya berbeda, itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya orang yang tinggal di Kota Jayapura tidak boleh mengikuti seorang imam yang ada di Kota Jakarta, karena selisih waktu antara dua kota tersebut sangat jauh (sekitar 2 jam) meskipun keduanya berada dalam satu negara.

Senada dengan pendapat ini, Syaikh Ahmad al-Raisuni, dalam sebuah pertemuan virtual bertajuk “Ramadhân wa Hâlat al-Thawâri`” (Ramadhan dan Keadaan Darurat) yang diselenggarakan oleh Harakah Tauhid wal Ishlah di Meknes, menyampaikan pendapat mengenai kemungkinan hukum untuk melakukan shalat Tarawih di belakang seorang imam yang absen (tidak hadir) karena karantina atau isolasi.

Ia mengatakan bahwa di masa pandemi ini banyak sekali kemudahan syariat yang diberikan Allah untuk umat Muslim, khususnya di dalam shalat-shalat nawafil.

Syaikh Ahmad al-Raisuni memberikan contoh pelaksanaan shalat di Arab Saudi. Ia mengatakan, disadari atau tidak, shalat dengan mengikuti imam melalui media ternyata dipraktikkan juga di Makkah dan Madinah.

Di kedua kota suci itu, shalat dilaksanakan di pemukiman-pemukiman warga dan hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan mengikuti imam yang ada di dua masjid besar tersebut melalui televisi atau pengeras suara, bahkan warga-warga yang tinggal di luar dua kota itu juga mengikutinya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hukum syariat sebenarnya memiliki keluasan dan keringanan. Umat Muslim bisa mengikuti fatwa-fatwa fatwa di atas dalam menunaikan shalat Jum’at di rumah masing-masing dengan mengikuti seorang imam yang berada di tempat yang jauh untuk melindungi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat.

Seorang muslim yang tidak ingin melaksanakan shalat Zhuhur sebagai pengganti shalat Jum’at di masa pandemi ini, tetap bisa melaksanakan shalat Jum’at berjamaah melalui sarana-sarana komunikasi muktakhir yang tidak ada pada masa terbentuknya mazhab-mazhab fikih, yang bahkan lebih canggih daripada radio, atau bahkan lebih canggih daripada televisi sekalipun.

Roland Gunawan
Latest posts by Roland Gunawan (see all)

Roland Gunawan

Wakil Ketua LBM PWNU DKI Jakarta

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.