Khilafah Itu Konstruksi Historis, Bukan Ajaran Islam

Islamina.id – PADA tahun 1925, seorang ulama Al-Azhar bernama Syaikh Ali Abdul Raziq, menerbitkan bukunya yang masyhur “al-Islâm wa Ushûl al-Hukm” yang menegaskan penolakannya terhadap gagasan khilafah sebagai sistem pemerintahan dan menyerukan untuk memperkuat negara sipil (dawlah madanîyyah).

Ia mengatakan bahwa khilafah bukan merupakan salah satu dasar Islam, baik al-Qur`an maupun Sunnah tidak ada yang menyebutkannya sama sekali. Islam justru memberikan hak kepada umat Muslim untuk memilih sistem pemerintahan yang mereka anggap sesuai, karena masalah pemerintahan sejatinya adalah bagian dari perkara politik-duniawi semata.

Terbitnya buku tersebut memicu kontroversi di seantero Mesir, di satu sisi Syaikh Ali Abdul Raziq menjadi sasaran serangan membabi-buta, terutama dari Dewan Ulama Senior di Al-Azhar, dan di sisi lain ia mendapat pembelaan dari para pemikir senior.

Baca juga: Mengenal Istilah Penting Seputar Khalifah dan Khilafah

Sebagian percaya bahwa Raja Fuad I adalah orang di balik serangan membabi-buta tersebut, karena buku itu dinilai akan dapat menggagalkan ambisinya menjadi khalifah bagi seluruh umat Muslim setelah Kemal Ataturk menghapuskan kekhalifahan setahun sebelumnya.

Hingga kini masalah khilafah dalam Islam masih menjadi perdebatan seputar apakah ia merupakan dasar agama atau hanya sekedar hasil konstruksi manusia yang muncul pada saat umat Muslim berada dalam situasi krisis setelah Nabi wafat.

Sebagian orang mengaitkannya dengan QS. al-Baqarah: 30 yang berbunyi, “Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Acuan Dalil bagi ISIS

Organisasi teroris ISIS menggunakan ayat ini ketika mendeklarasikan khalifah di Mosul untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara Islam telah terbentuk yang harus diikuti oleh seluruh umat Muslim. 

Menurut mayoritas mufassir, yang dimaksud QS. al-Baqarah: 30 sesungguhnya adalah bahwa Allah menghendaki umat manusia turun ke bumi untuk memakmurkannya dan beribadah kepada Allah sampai mereka dibangkitkan kembali, dan istilah khalifah di dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan sebagai penguasa dalam pengertian kekuasaan politik. Ketika Adam diturunkan ke muka bumi, ia menjadi penguasa untuk siapa saat itu?

Kalau di dalam al-Qur`an terdapat ayat yang menyatakan khalifah sebagai sistem pemerintahan, tentu Nabi Muhammad Saw. akan menjadi orang pertama yang mematuhinya. Sebaliknya, beliau berulang kali menolak disebut “al-malik” (raja) atau “al-ra`îs” (pemimpin), yang menegaskan identitas beliau sebagai nabi dan utusan saja.

Lagi pula, para pengikut beliau tidak melihat diri mereka sebagai bawahan yang diperintah, mereka menyebut diri mereka dengan sebutan yang tidak mengindikasikan apapun dari pengertian sistem pemerintahan. Mereka menyebut diri mereka “Ashhâbu Muhammad” (Sahabat Muhammad).

Alasan Nabi Tak Menunjuk Pengganti

Sebelum Nabi wafat, beliau tidak menunjuk orang yang akan menggantikannya. Beliau membiarkan para sahabat dan situasi di masa itu berjalan sesuai dengan sabda beliau yang terkenal, “Kamu tahu lebih banyak tentang urusan duniawimu.”

Kaum Anshar berkumpul di bangsal Bani Sa’idah untuk memilih pengganti Nabi. Mereka nyaris memilih Sa’ad bin Ubadah (pemimpin kaum Khazraj) jika saja beberapa orang dari kaum Muhajirin, di antaranya Abu Bakr al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, dan Abu Ubaidah tidak mengetahui pertemuan tersebut. 

Dialog semakin memanas di bangsal tersebut, dan itu lebih merupakan dialog kesukuan daripada dialog keagamaan tentang siapa yang paling berhak dari kaum Anshar dan kaum Muhajirin untuk menggantikan Nabi. Pedang hampir saja terhunus dari sarungnya, dan pertumpahan darah hampir saja terjadi, hingga akhirnya Abu Bakr dibaiat untuk menjadi khalifah.

Model yang bisa dipelajari dari masa kenabian dan diterapkan pada masa pemerintahan Abu Bakr dan Umar, adalah model terbuka. Sebab tidak ada teks syariat dari al-Qur`an atau Sunnah yang secara tegas melegitimasi masalah pemerintahan.

Khilafah Membuka Ruang Kontroversi

Justru prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah ijtihad karena tidak adanya teks. Dan karenanya, masalah khilafah terus membuka ruang kontroversi dan perselisihan. Jika perselisihan pada masa pemerintahan Abu Bakr dan Umar dapat diselesaikan secara damai dan positif, maka perselisihan di akhir masa pemerintahan Utsman ibn Affan meningkat menjadi perpecahan dan peperangan, yang berujung pada penghasutan untuk membunuh khalifah.

Setelah itu terjadi perang saudara yang sengit (Perang Jamal dan Shiffin), yang kemudian memunculkan apa yang disebut “pemerintahan dinasti” yang dibangun oleh Bani Umayyah dan Bani Abbas.

Baca juga: Ngaji Kitab “Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm”

Di dalam buku “Naqd al-‘Aql al-Siyâsîy al-‘Arabîy”, mendiang Prof. Dr. Muhammad Abid al-Jabiri mengatakan bahwa kalau kita ingin mengambil pelajaran politik dari peristiwa pembunuhan Utsman, itu harus dikatakan bahwa apa yang terjadi—dalam ungkapan modern—adalah akibat dari kekosongan konstitusional dalam sistem pemerintahan yang muncul setelah wafatnya Nabi.

Kekosongan ini dibuktikan dengan tidak adanya suatu sistem untuk memilih penguasa, di mana setiap khalifah dipilih dengan cara yang berbeda dari yang lain, terutama al-Khulafa` al-Rasyidun, juga tidak adanya ketentuan tentang masa jabatan khalifah, serta tidak adanya ketentuan-ketentuan khusus bagi khalifah yang bersifat absolut dan tidak terbatas.

Umar ibn al-Khattab secara tersirat menolak dipanggil dengan sebutan “Khalifah”, dan ia lebih suka dipanggil dengan sebutan “Amirul Mukminin” (pemimpin kaum beriman).

Semua surat yang ia kirim kepada para gubernurnya dan kepada para raja di luar wilayah kekuasaannya tidak ada yang mencantumkan kata “Khalifah”, sehingga para pemimpin setelahnya terbiasa dibaiat dengan sebutan “Amirul Mukminin”.

Gelar khalifah sempat hilang dari peredaran ketika Hulagu berhasil membunuh khalifah terakhir Bani Abbas. Dan di dalam cacatan sejarah, para sultan Bani Utsman tidak ada satupun yang menyandang gelar “Khalifah”.

Gelar Khalifah pada masa Dinasti Utsmaniyah

Sultan Dinasti Utsmaniyah pertama yang menyebut dirinya “Khalifah” adalah Abdul Hamid II (1876 – 1909 M), dan khalifah terakhir adalah Abdul Majid II sebelum Ataturk menghapus kekhalifahan.

Rekonstruksi pemikiran politik di dalam Islam, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Muhammad Abid al-Jabiri, harus berangkat dari akar-akar yang membentuk model yang mungkin dapat ditarik dari fase dakwah Nabi “Sedang urusan mereka [diputuskan] dengan musyawarah antara mereka” dan “Kamu tahu lebih banyak tentang urusan duniawimu” dengan mengisi kekosongan konstitusional yang menyebabkan terbunuhnya Utsman ibn Affan yang konsekuensinya masih kita rasakan hingga saat ini.

Tidak diragukan lagi bahwa sebagian dari mereka yang menulis tentang pemikiran politik Islam masih banyak dipengaruhi teori-teori al-Mawardi dan para ahli fikih, dan itu adalah pandangan-pandangan tidak mengikat yang muncul dalam situasi politik tertentu, sehingga tidak bisa dianggap merepresentasikan pandangan Islam.

Sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada teks syariat dari al-Qur`an dan Sunnah yang mengatur masalah pemerintahan, dan karenanya hal itu masuk dalam masalah ijtihadiyah yang harus tunduk pada keadaan setiap zaman. 

Sebagian besar hadits politik yang dinisbatkan kepada Nabi dan dicatat berabad-abad setelahnya, adalah hadits-hadits dha’îf (lemah) dan mawdhu’ (palsu) yang sengaja dinisbatkan kepada Nabi untuk melegitimasi pendapat-pendapat berbagai pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di tengah-tengah perpecahan politik yang tajam di kalangan masyarakat Muslim.

Kesimpulannya, khilafah bukanlah bagian dari Islam sebagai risalah dan Islam sebagai agama, tetapi merupakan bagian dari Islam historis yang dirancang sebagai sistem pemerintahan tanpa institusi-institusi yang menjamin keberlangsungannya. Keberlangsungannya hanya bergantung pada kekuatan penguasa dan kepiawaian pribadinya.

Roland Gunawan
Latest posts by Roland Gunawan (see all)

Roland Gunawan

Wakil Ketua LBM PWNU DKI Jakarta

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.