Di situasi pandemic covid 19 ini, semua energi kita habis terkurang untuk membincangkan virus corona ini dari perspektif kesehatan dan dampak ekonomi. Laporan harian Gugus Covid 19 terus melaporkan secara rutin jumlah korban yang meninggal, jumlah yang positif tertular, yang sembuh dan sejenisnya. Pejabat negara dan pemerhati ekonomi berfokus penuh untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang berada di ujung tanduk.
Hal tersebut tampak lumrah dan wajar saja, mengingat dampak covid 19 ini lebih kasat mata kepada dua bidang tersebut. Namun, yang luput dicermati adalah bahwa covid 19 ini juga memaksa menterjadikan sejumlah perubahan, mulai dari aspek pendidikan sampai pada relasi sosial-keagamaan. Termasuk dalam dua bidang tersebut, covid 19 ini berpotensi makin menambah daftar (maha)siswa yang rutin mengonsumsi paham-paham keislaman yang tidak ramah: radikal.
Kegagapan Pendidik
Dalam bidang pendidikan, semua lembaga pendidikan dipaksa untuk menghentikan pembelajaran tatap muka di kelas, diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan (daring, online learning). Tentu saja, sebagian besar lembaga pendidikan kita tidak siap. Tidak sedikit guru/dosen bengong apa yang harus dilakukan ketika diminta untuk menerapkan pembelajaran daring. Siswa/mahasiswa pun mengeluh betapa tugas yang datang dari dosen datang bertubi-tubi.
Ketidaksiapan lembaga pendidikan tersebut dipicu oleh dua hal utama; infrastruktur dan sumber daya manusia. Infrastruktur Indonesia untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis internet tersebut jelas jauh dari memadai. Alih-alih jaringan internet/data, tidak semua wilayah Indonesia memiliki jaringan telepon (signal).
Begitu juga, kompetensi sumber daya manusia untuk menyelenggarakan pembelajaran daring masih jauh dari kata cukup. Boro-boro meminta pada guru/dosen langsung bergerak membuka Learning Management System (LMS) seperti Canvas, Schoology, Google Classroom, dan sebagainya, membuat email saja adalah pekerjaan yang dapat mengucurkan keringat.
Termasuk, dan bahkan yang sangat berkeringat di sini adalah guru/dosen agama Islam. Pasalnya, mereka memiliki cita-cita mulia. Mereka tidak ingin menempatkan pendidikan sebagai transfer pengetahuan (kognisi) semata, tetapi tetapi juga harus mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang lebih banyak ditampilkan melalui keteladanan. Di sisi lain, keterampilan teknis terkait dengan teknologi cukup lemah.
Atas situasi ini, tentu saja, pengambil kebijakan tidak bisa gebyah uyah dengan asal meminta para pendidiknya untuk melakukan pembelajaran online tanpa dibekali dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta peningkatan keterampilan teknologis. Dua hal ini tentu sangat mungkin dan perlu dilakukan demi memastikan pemenuhan hak belajar mahasiswa.
Potensi Radikalisme
Dampak lain yang tak kasat mata dari pandemi covid 19 ini adalah potensi merebaknya paham radikalisme di lembaga pendidikan. Sekurang-kurangnya ada tiga alasan yang mendasari hipotesis ini. Pertama, meningkatnya penggunaan internet selama covid 19 yang berarti potensi penyebaran paham intoleransi dan radikalisme makin terbuka lebar. Kominfo menyebutkan bahwa selama pandemi ini ada kenaikan traffic data dan suara naik antara 5-10%. Sementara Telkom mengalami peningkatan traffic penggunaan internet selama pandemi ini sebesar 15,6%.
Laporan We Are Sosial menyebutkan bahwa pada Januari 2020 ada 175,4 juta (64%) dari total populasi yang berjumlah 272,1 juta yang memiliki akses terhadap internet. Dari data itu, ada 160 juta pengguna media sosial. Mereka rata-rata menghabiskan waktu selama 6 jam 43 menit setiap harinya untuk mengakses internet, yang sepertiganya (2 jam 24 menit, setara dengan 3 SKS mata kuliah) digunakan untuk mengakses media sosial.
Dan sejumah kajian telah menunjukkan bahwa internet merupakan media efektif yang berpengaruh signifikan terhadap penyebaran radikalisme dan intoleransi (Ghifari, 2017). Bahkan, indoktrinasi radikalisme juga dapat ditempuh melalui jalur internet. Artikel “Jihad Trending: A Comprehensive Analysis of Online Extremism and how to counter it” Ghaffar Hussain dan Erin Marie Saltman (2014) menulis “the majority of radicalized individuals come into contact with extremists’ ideology through offline socialization prior to being further indoctrinated online”.
Dan kita tahu, bahwa siswa dan mahasiswa Indonesia tak sepenuhnya aman dari virus intoleransi dan radikalisme ini. Survey PPIM dan Convey tahun 2017 menemukan bahwa siswa/mahasiswa cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran. Dengan menggunakan 3 kategori, survey ini menemukan bahwa pandangan keagamaan siswa yang paling intoleran terdapat pada opini radikal (58.5%) disusul opini intoleransi internal (51.1%) dan opini intoleransi eksternal (34.3%).
Dengan demikian, tingginya akses terhadap internet selama masa covid 19 ini memberikan potensi yang sangat kuat akan terjadinya penyebaran intoleransi dan radikalisme melalui jalur internet. Semakin mengkhawatirkan karena media sosial kita masih dipenuhi dengan paham-paham yang mendorong pandangan intoleran dan radikal.
Kedua, selama masa covid 19 ini interaksi langsung guru/dosen yang maha/siswa berkurang drastis, karena digantikan dengan interaksi online. Apa dampaknya? Tentunya, kontrol dan pengawasan sekolah/kampus dan guru/dosen terhadap maha/siswanya berkurang sangat drastis. Fungsi Guru/dosen sebagai tempat bertanya dan konfirmasi pun akan berkurang. Maha/siswa cenderung akan berselancar sendiri melalui media sosial yang diaksesnya untuk mendapatkan jawaban atas kegalauan dan pertanyaan yang dihadapinya.
Kondisi ini semakin menggerus peran guru/dosen sebagai pihak yang memiliki otoritas di bidang agama. Bagaimana bisa dapat bertanya dan mengajukan kebingungan kepada dosen/guru, jarak antar keduanya makin merenggang.
Ketiga, para militant teroris seperti ISIS akan menjadikan pandemi covid 19 ini sebagai momentum untuk melakukan perekrutan, karena negara dalam posisi lemah baik secara ekonomi dan politik. Fokus pemerintah selama covid 19 ini habis terkuras untuk menangani dampak kesehatan dan ekonomi. Di situasi ini, perekrutan bisa dijalankan secara serentak; melalui jalur online dan offline.
Lalu lintas orang di dunia maya selama covid 19 ini begitu ramai, sehingga dengan memanfaatkan kerumunan pengguna internet, gagasan-gagasan radikalisme dapat disebar secara masif. Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadikan ruang gerak seseorang (hanya) terbatas. Akibatnya, “stay at home” merupakan kesempatan untuk melakukan indoktrinasi calon-calon teroris di rumah-rumah yang telah ditentukan.
***
Lalu, apa yang bisa kita dilakukan menghadapi situasi ini? Tunggu kelanjutan tulisan ini.
