Mengenal Kelompok Imagined Identities dan Kelompok Imagined Communities
Islamina.id – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), itu adalah imagined identities. Mereka membangun suatu argumen bahwa Indonesia harus khilafah. Mereka belum tentu taat beragama daripada kelompok lain. Mereka hanya menggunakan identitas (Islam).
Tetapi sebagai wacana kita dapat membuat argumen “khilafah” yang berbeda dengan mereka. Misal, Indonesia adalah khilafah Islam, yang dimana Presiden Joko Widodo sebagai Imam. Jadi, kita bisa bertarung disitu.
Baca juga: Mengenal Teologi Terorisme
Ada perebutan tafsir yang berimplikasi dengan politik. Misal, PILPRES 2019, kubu Jokowi-Ma’ruf adalah imagined communities, dengan Prabowo (imagined identities). Andaikan mereka (Prabowo) menang, pasti Indonesia akan terjadi sebaliknya.
Counter Ideologi dan Counter Narasi
Pertama adalah sistem politik. Ada partai atau koalisi yang membuat mereka bisa ikut di dalamnya, tetapi untuk menegakkan sistem masyarakat maka perlu ada partai. Misalnya seperti kemarin, koalisi Jokowi-Ma’ruf merupakan suatu sistem. Sebenarnya hal itu sudah mengalahkan mereka.
Tonton selengkapnya
Kedua adalah sistem ekonomi. Negara harus adil dan mereka (imagined identities) tidak bisa memprovokasi lagi. Misalnya, HTI dengan sistem di Barat, sudah pasti tidak akan laku. Jadi, tantangan kita adalah bukan bagaimana ‘memberantas’ mereka secara fisik. Tetapi dengan membuat mereka tak berkutik dalam sistem politik dan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
Kebijakan Pemerintah terhadap Kelompok-kelompok Imagined Identities
Secara politik tepat. Tetapi kita harus mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah. Karena hal ini bisa membalik ke kita!. Seperti tema “moderatisme agama”, bukan lagi digunakan untuk meng-counter HTI. Tema “moderatisme agama” ini, bisa memakan siapa saja dengan siapa aktor dibaliknya.
Kita mengkritik cara berfikir moderasinya dan juga imbas kebijakan. Aspirasi merupakan hal yang wajar, selama bukan ideologi tertutup. Contohnya, memperjuangkan pribumi ketika non-pribumi menguasai. Hal itu suatu dialektika yang biasa. Maka, jika Islam-nya seragam menjadi satu merupakan hal yang tidak dinamis. Dan akan berpotensi untuk otoritarian. Kritik harus tetap ada.
Kelompok imagined identities ini semakin membesar atau tetap?
Sebagai politik semakin kecil. Tetapi aspirasinya tetap terserap. Misalnya, dulu tidak ada bank Islam, kemudian ada bank Islam. Setelah diserap, mereka punya isu lagi. Jadi, sebagai kekuatan politik itu melemah. Tetapi sebagai aspirasi hal itu tetap masuk.
Artikel ini hasil wawancara dengan DR. Ahmad Suaedy, M.Hum
