Nasionalisme VS Propaganda HTI

Oleh: Abdul Aziz, MPd (Pengajar di Al-Azhar Kembangan, Jakarta Barat)

Secara historis, nasionalisme mulanya muncul dan berkembang di Barat sejak abad ke 15. Ketika itu wacana nasionalisme di kawasan lain belum muncul. Model kekuasaan politik di luar Eropa, terutama di Asia dan Afrika, memiliki kesamaan dengan model imperium yang bersifat dinasti dengan didasarkan pada identitas-identitas Kultural dan relegius.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, nasionalisme diawali dengan terbentuknya organisasi-organisasi gerakan nasional. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan pergerakan awal yang ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo. Kemudian hari kelahiran Budi Utomo dijadikan sebagai suatu peringatan yang dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Selanjutnya, nasionalisme bisa kita lihat dalam nilai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi sumpah pemuda yang meliputi satu bangsa bersatu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa yakni bahasa Indonesia. Ungkapan tersebut telah membakar semangat juang nasionalisme bangsa yang berdiri atas tonggak Bhineka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda namun kita tetap satu.

Menurut Kbbi, nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan. Huszer dan Stevonus (Ali Maskur. 2014),  nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.

Tantangan

Akhir-akhir ini ada beberapa kelompok yang ingin menggoyang keutuhan dan kedaulatan negara dengan cara merongrong rasa nasionalisme yang sudah tertanam dalam diri bangsa ini. Ada kelompok yang beraksi lewat slogan “jihad” hingga akhirnya meledakkan bom di tempat-tempat yang mereka anggap sebagai medan perang. Ada juga yang beraksi lewat ideologi yang bertentangan dengan pancasila. Ada lagi yang gemar menarasikan ikatan primodialism dan sentimen SARA, dan bahkan ada yang terang-terangan menentang sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangn dengan sariat Islam, oleh karena itu harus diganti dengan sistem khilafah, dan itu artinya tidak ada lagi NKRI. Parah bukan?

Entah apa yang yang melatar belakangi mereka dalam melakukan itu semua, yang jelas tindakan mengganggu kedaulatan negara dengan cara merongrong nasionalisme tidaklah benar dan harus diluruskan, bahwasanya Indonesia adalah Negara kita yang harus dipertahankan keutuhan dan kedaulatannya sampai titik darah penghabisan.

Konflik

Nasionalisme dan Islam di Indonesia acapkali dipertentangkan. Ada yang menolak konsep nasionalisme dan memilih konsep khilafah begitu juga sebaliknya. Jika dicermati lebih lanjut, konsep nasionalisme adalah konsep yang cocok dengan negara Indonesia, mengingat majemuknya bangsa Indonesia, mulai dari suku, budaya, adat-istiadat, bahkan agama pun berbeda-beda, namun dengan adanya nasionalisme semua bisa bersatu dan damai dalam NKRI.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, namun demikian dalam aplikasinya Indonesia menggunakan konsep (nation-state). Hal ini karena pejuang dan Pendiri bangsa Indonesia ini, selain ulama juga berasal dari kalangan nasionalis. Sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa. Sistem pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia adalah sistem republik dengan pancasila sebagai idiologi dasar negara.

Bahkan, untuk mengakomodir kemajemukan bangsa Indonesia dari segi agama, maka Sila pertama dari pancasila yang sudah diproklamasikan yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan YME” oleh Muhammad Hatta.

Namun, perdebatan mengenai perubahan sila pertama tak pernah berhenti hingga hari ini, padahal pendiri negara Indonesia sudah menetapkan sila tersebut. Seharusnya masyarakat sepakat akan keputusan pemerintah tersebut.

Bahkan Ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) mengatakan sistem pemerintahan saat ini adalah sistem Thagut, bertentangan dengan Islam, dan terang-terangan ingin mengganti sistem pemerintahan saat ini dengan sistem khilafah. Itu artinya jelas bertentangan dengan pancasila dan menciderai para pendiri dan perumus bangsa ini.

Pandangan Islam

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengajarkan rasa cinta kepada tanah air serta ketundukan kepada pemerintah selama ia tidak melenceng dari syariat Islam. Islam dan nasionalisme tidak bertentangan, bahkan sebaliknya yaitu saling menguatkan antara satu sama lain.

Islam mengajarkan kasih sayang, tidak membeda-bedakan antar sesama, baik itu dari suku, ras, kasta, dll, dalam bermuamalah semua sama begitu juga dengan nasionalisme, satu kata yang menyatukan semuanya, tidak ada jawa, sunda, batak dan lainnya yang ada hanya Indonesia. Hal ini juga senada dengan QS. Al-Hujurat. 49:13

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jika menengok sejarah, kita mengenal yang namanya konstitusi/piagam Madinah, ini  adalah embrio dari masyarakat Madani.  “Inilah yang telah, sedang dan terus kita perjuangkan, kita jalankan dan kita jaga di Indonesia. Maka, merawat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 adalah sama dengan merawat dan menumbuhkembangkan bibit peradaban berbangsa dan bernegara yang telah ditanam oleh Rasulullah SAW.

Di Indonesia, kita mengenal hubbul waton minal iman, (cinta tanah air sebagian dari iman), ang dicetuskan oleh KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947), prinsip hubbul wathani minal iman konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Namun pada kenyataannya slogan tersebut relevan hingga saat ini.

Solusi

            Mengingat semakin gencarnya arus ajakan untuk mendirikan negara Islam (khilafah) baik di dunia maya maupun dunia nyata, maka harus segera ditangani secara serius, karena kalau tidak akan membahayakan bagi keutuhan NKRI dan yang paling parah adalah adanya perang saudara. Meskipun organisasi HTI yang notabene sebagai tempat bernaung dan penggerak pengusung khilafah sudah dibubarkan namun nyatanya mereka tetap bergerak secara massif dengan caranya sendiri baik via medsos maupun gerilya.

            Maka dari itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk meredam gerak pengusung khilafah, diantaranya: Pertama, menguatkan kembali rasa nasionalisme dalam setiap individu, dengan semangat nasionalisme yang tinggi maka diharapkan tidak akan tergoda dengan iming-iming khilafah. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Indonesia dengan Pancasilanya sudah final, tidak bisa diganggu gugat.

Ketiga: menginformasikan bahwa sistem khilafah yang diusung oleh HTI dan anggotanya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, hal ini karena Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras maka dari itu perlu sistem yang bisa menyatukan itu semua dan pendiri bangsa ini sepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

            Dengan memperhatikan hal-hal di atas, diharapkan NKRI tetap aman dan damai, karena pada hakikatnya menjaga keutuhan NKRI adalah tugas kita bersama.

Khoirul Anwar Afa

Khoirul Anwar Afa

Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.