Pandemi dan Ujian Politik Demokrasi

Keputusan Pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 daerah ramai menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Sejak awal, sebenarnya sudah banyak dari kalangan masyarakat mulai mendiskusikan bagaimana proses pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi. Hal ini untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran virus corona lebih jauh di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya soal Pilkada yang menjadi dampak dari badai COVID-19, sektor strategis lain seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, tenaga kerja dan lainnya menjadi sekian masalah yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya secara bersama.

Di masa pandemi ini, Pemerintah akan sering kali dihadapkan dengan pilihan-pilhan kebijakan yang pelik dan tidak populer. Semua kebijakan untuk pencegahan penyebaran langsung dikerahkan. Apabila terlambat, maka akan menyebabkan efek yang fatal. PSBB, lockdown, dilarang mudik, jaga jarak, wajib masker, kurangnya produktifitas ekonomi warga, karantina, fasilitas rumah sakit, dilarang berkumpul, kelengkapan tenaga medis, penutupan tempat ibadah, sekolah online, new normal, termasuk dilarang “balap-lari” dan lainnya adalah sekian kebijakan yang sudah diterapkan dan tentu menimbulkan efek samping yang nyata. Dari kebijakan tersebut, intinya Pemerintah menuntut masyarakatnya untuk disiplin.

Lanjut atau Tunda Pilkada: Kekurangan dan Kelebihan

Dalam konteks Pilkada, Pemerintah sudah mengeluarkan output berupa Perppu No. 2 Tahun 2020 yang kini telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang sejak 14 Juli 2020, sebagai payung hukum atas penundaan pelaksanaan Pilkada dari 23 September 2020 digeser menjadi 9 Desember 2020. Penundaan pelaksanaan Pilkada tersebut adalah tak lain dampak dari melonjaknya angka positif covid-19 di tanah air.

Hingga kini sejak tulisan ini dibuat, angka kasus positif covid-10 terus menerus mengalami peningkatan dan mencapai angka sebanyak 275.213 (tertanggal 27 September2020). Melihat angka yang terus naik, organisasi masyarakat sipil belum lama ini menyatakan sikap untuk mendesak Pemerintah agar segera menunda pelaksanaan Pilkada terus digulirkan. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia juga ikut menyuarakan hal yang sama. Bagi kedua ormas Islam tersebut, keselamatan masyarakat jauh lebih utama. Terlebih, sudah banyak pejabat penyelenggara Pemilu terjangkit positif covid-19. Jaringan GUSDURian juga mengeluarkan sikap serupa, menurutnya sikap Pemerintah dan DPR tidak memiliki sense of crisis terhadap wabah yang sedang berlangsung sekarang. Keduanya juga masih menempatkan kepentingan politik di atas kemanusiaan. Padahal di sisi lain, sebelumnya di UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 sudah memberikan kelonggaran terhadap Pilkada yang dijelaskan dalam Pasal 201A Ayat (3), dan mekanismenya juga diatur dalam Pasal 122A.

Untuk merespon desakan penundaan Pilkada, akhirnya Pemerintah, DPR (Komisi II) dan Penyelenggara Pemilu telah menetapkan bahwa Pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang tetap dilaksanakan sebagai bentuk komitmen masyarakat untuk menjaga hak konstitusi rakyat, dengan catatan bahwa peraturan pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan covid 19. Hingga kini, peraturan untuk itu masih dibahas, sedangkan tahapan sudah berjalan dan pelaksanaannya kurang dari 3 bulan mendatang. Hal ini banyak dikhawatirkan oleh pegiat Pemilu bahwa peraturan tersebut terkesan dibuat terburu-buru, dan dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan Pilkada.

Memang akan banyak melahirkan kekurangan dan kelebihan dari lanjut atau ditundanya pelaksanaan Pilkada. Kelebihannya dilanjut adalah, pertama, melanjutkan kepemimpinan daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Kedua, kepemimpinan berbasis kedaulatan rakyat. Ketiga, sebagaimana alasan Pemerintah, untuk menjamin hak konstitusi rakyat untuk dipilih dan memilih. Keempat, wabah covid 19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Kelima, menggerakan roda ekonomi. Sedangkan kekurangannya adalah, pemerintah tidak fokus menangani pencegahan penularan covid di tengah masyarakat. Kedua, membutuhkan biaya yang sangat besar (harus standar protokol kesehatan). Ketiga, adanya jaga jarak membuat ketidakadilan antara petahana dan penantang.

Di sisi lain jika ditunda, kelebihannya adalah persiapan Pemilu jauh lebih matang dan kualitasnya terjaga. Kedua, pemerintah bisa fokus menangani pandemi. Ketiga, meminimalisir meluasnya penularan. Kekurangannya adalah, jabatan diisi oleh individu yang tidak dipilih langsung. Kedua, menghadirkan hambatan yang menginginkan perubahan politik di daerah.

Kemunduran Demokrasi?

Kemudian, apa benar perkembangan demokrasi di suatu negara akan mengalami kemunduran jika perhelatan politik yang bernama Pemilu pelaksanaannya mengalami penundaan? Hal ini perlu dilihat lebih dalam tentang demokrasi itu sendiri. Prinsip yang paling ditekankan oleh demokrasi adalah rakyat. Kehendak rakyat: aspirasi, partisipasi, menjadi referensi utama dari setiap tindak tanduk rezim yang berkuasa. Robert Dahl (1999), David Beetham dan Kevin Boyle membeberkan sejumlah alasan mengapa demokrasi perlu didukung. Pertama, bahwa dengan demokrasi, hak-hak dasar individu bisa lebih terjamin yang mungkin tidak dapat diberikan oleh sistem lain. Kedua, memenuhi kepentingan umum. Selain itu, demokrasi juga menghendaki adanya kedaulatan rakyat. Karena itu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, negara demokrasi dibutuhkan tegaknya rule of law, dan Pemilu sebagai syarat prosedural.

Kebutuhan hak-hak dasar manusia selain sosial, ekonomi, dan politik, kesehatan juga termasuk dan hal yang paling utama. Menurut UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga mendukung keberhasilan dalam pembangunan nasional. Dalam suasana pandemi ini, kesehatan masyarakat menjadi ujung tombak dari setiap kemungkinan pencegahan atau penyebaran positif covid-19.

Produk politik Pemerintah untuk melanjutkan Pilkada nampaknya dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak populer. Sebab, sebelumnya masyarakat diminta untuk menjaga kedisiplinan: wajib masker, jaga jarak, #dirumahaja, PSBB, dilarang berkumpul tapi di sisi lain membuka peluang untuk melahirkan kerumunan yang sebelumnya sangat dilarang. Keputusan ini diasumsikan oleh Pemerintah sebagai instrumen untuk menjaga hak konstitusi masyarakat, dan menghindari kepemimpinan yang tidak terlegitimasi oleh masyarakat. Perhelatan politik yang identik dengan kerumunan massa ini juga dianggap sebagai event gerakan melawan covid-19, jika protokol kesehatan juga ketat diterapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bapak Akmal Malik. Hal ini juga akan berkaitan dengan berapa biaya protokol kesehatan yang akan dibebankan oleh Pemerintah, atau daerah.

Masalahnya, menurut salah satu poin yang jadi sikap oleh DPD-RI sebagai landasan terhadap penundaan pelaksanaan Pilkada adalah, bahwa disiplin masyarakat terhadap ancaman covid ini masih minim. Lalu, bagaimana efektifitas aturan yang dibuat untuk menunjang pelaksanaan Pilkada dengan antisipasi pencegahan covid di tengah masyarakat? Akankah para kandidat, dan pendukungnya bisa dijamin dengan disiplin terhadap protokol kesehatan? Inovasi teknologi seperti kampanye virtual menjadi terobosan baru yang nampaknya menjadi fardlu ‘ain dimiliki oleh kandidat dan segenap pendukungnya.

Keunikan yang dilakukan oleh Pemerintah inilah menjadi sorotan, dan mendapat feedback, kritikan, serta desakan (demand) dari masyarakat untuk segera menunda pelaksanaan Pilkada. Kebijakan ini dinilai tidak memperhatikan keadaan yang terjadi masyarakat, mengingat kasus terjangkit positif covid meningkat setiap harinya dan belum ada tanda-tanda landainya angka penurunan. Jika Pilkada diteruskan, potensi klaster baru penyebaran positif covid diprediksi akan bermunculan. Belum lagi asumsi-asumsi yang berkembang di masyarakat atas dilanjutnya pelaksanaan Pilkada ini, seperti Pilkada kepentingan siapa? Siapa inputnya? Dinasti politik, ancaman resesi, pandemi covid sebagai komoditas politik dan sebagainya ini membuat konsentrasi Pemerintah menjadi pecah untuk membendung badai pandemi. Hal ini akan semakin “ruwet” jika akhirnya terjebak dalam konflik kontraproduktif.

Lagi-lagi, dalam negara demokrasi, siapapun tokoh atau kelompok dapat memberikan masukan (Input) apapun kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan (output) untuk kemashlahatan bersama. Hanya saja, Pemerintah bisa mengabaikan atau merespon positif, yang menurut M. Alfan Alfian tergantung sejauh mana skala prioritas yang diyakini olehnya, dengan catatan bahwa sejatinya Pemerintah dalam negara demokratis bukanlah entitas yang tidak bisa salah. Hal inilah yang menurut John S. Dryzek (2000) atas kritiknya terhadap perilaku demokratis, bahwa para wakil-wakil terpilih cenderung sengaja membuat kebijakan yang menguntungkan konstituennya sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum.

Walhasil, keraguan dan bahkan ketidakpercayaan atas sikap Pemerintah oleh masyarakat menjadi fluktuatif dan sebagai resiko yang bisa dirasakan. Ujian yang akan dialami oleh Pemerintah di masa pandemi adalah sejauh mana kebijakan yang diambil sangat direspon efektif oleh masyarakatnya. Selain itu, anggapan bahwa harus ada dikotomi pilihan bagi pemerintah untuk “pilih kesehatan fokus pencegahan covid atau pilih keberlangsungan demokrasi?”, dan jika ada ungkapan “menunda Pilkada maka perkembangan demokrasi akan mengalami kemunduran”, ini menurut penulis kedua ungkapan tersebut adalah keliru. Tidak perlu khawatir, karena sejatinya demokrasi adalah memenuhi kebutuhan dasar warga negara, salah satunya yakni memenuhi hak kesehatan masyarakat sebagai kemashlahatan umum. Tanpa ada kesehatan, demokrasi prosedural tidak akan pernah ada artinya. Dalam pandemi yang tidak menentu ini, juga ada etika politik demokrasi yang perlu diperhatikan, tidak boleh ada yang “main api”, maka seyogyanya semua perangkat politik pusat maupun daerah harus berorientasi kepada asas kemanusiaan.

Penulis: M. Rohim Hidayatullah, S.I.P., M.Sos.
Editor: Syahril Mubarok

M. Rohim Hidayatullah
Latest posts by M. Rohim Hidayatullah (see all)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.