Pemikiran Pesantren: Dari Tradisionalisme Menuju Kosmopolitanisme

Membaca pemikiran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari telaah historis dinamika perjuangan yang semula merupakan politik Islam yang digunakan untuk merespon hegemoni Barat. Masselman mencatat, dimulai dari Mataram, Sultan Agung (1613-1644) sebagai ulama cum-raja yang memproklamirkan untuk tidak berdagang dengan VOC karena dianggap sebagai bentuk kekuatan raksasa kafir yang mengancam eksistensi perdagangan penting di Nusantara. Karena misinya itu, sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin, Sultan Agung sangat berambisi untuk menguasai pesisir Jawa.

Misi yang sama juga terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam, baik di Aceh, Gowa, dan Banten. Meskipun pada akhirnya sama-sama ditaklukkan oleh VOC. Di Gowa, Sultan Hasanuddin pada tahun 1669 berhasil dikalahkan yang berimbas pada penghancuran pusat ekonomi dan politik Islam di Timur Nusantara, (Ricklefs, 2001: 77-79).

Begitu juga di Banten yang semula berada di bawah kepemimpinan Islam yang taat, yaitu Sultan Abdul Fatah Ageng (1651-1682), yang dikenal sangat gigih menerapkan hukum Islam, seperti melarang keras menggunakan opium dan minuman alkohol, kemudian menjadi proklamator gerakan anti kafir untuk melawan VOC. Namun karena terjadi krisis internal di Banten saat itu, mengakibatkan Banten harus jatuh di bawah kekuasaan Belanda, (Burhanuddin, 2017:225).

Baik di Jawa, Aceh, Gowa dan Banten, bisa jadi sama dalam memainkan peran islamisasi melalui kekuasaan. Raja sebagai simbol penguasa sekaligus ulama. Sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin, dalam Hikayat Pocut Muhammad telah dikatakan bahwa politik dan agama sebagai “dua permata dalam satu cincin.” Ini mirip dengan ungkapan Abu Hamid al-Ghazali, ad-Dinu wal mulku taumani. Faddinu ashlun, wal mulku harisun. Wa ma la ashla lahu famahdumun. Wa ma la harisa lahu fadlai’un. (Agama dan kekuasaan itu adalah saudara kembar. Agama merupakan pondasi sedangkan kekuasaan merupakan pasukan. Apapun tanpa pondasi pasti akan roboh. Begitu pula apa saja tanpa pasukan akan sia-sia).

Kembali pada persoalan. Jatuhnya kerajaan-kerajaan maritim di Jawa menyebabkan munculnya bentuk baru dalam kehidupan ekonomi, yang menjadi dasar bagi pembentukan corak keagamaan yang juga baru di Nusantara. Bentuk baru tersebut juga diikuti dengan beralihnya peranan ulama dari pejabat kerajaan, menjadi guru agama di Pesantren, Surau, atau Dayah. Namun dengan pesantren inilah, ulama bisa memiliki peran lebih kompleks di masyarakat sebagai palang budaya (cultural broker) kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam, (Geertz, 1960:228-249).

Contoh yang sering disampaikan, Pesantren Tegalsari di Madiun, Ponorogo sebagai pesantren pertama yang memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu agama. Sekaligus sebagai sempalan dari kerajaan yang menjadi tempat pengajaran Islam oleh elite politik dari keluarga kerajaan, seperti Raden Ngabehi Raggawarsita (1802-1874).


Selain itu, yang paling penting dari peranan pesantren Tegalsari adalah keberhasilannya menerjemahkan Islam ke dalam kerangka pandang sosial dan kultural masyarakat. Namun eksistensi tersebut tidak bisa terlepas dari pergerseran yang semula muslim urban menuju pedalaman dan tradisional yang melekat pada institusi pesantren, (Benda, 1983:12-13), yang lambat laun menghadirkan suatu komunitas keagamaan yang bebeda, dengan suatu bentuk pemikiran yang khas.

Generasi setelahnya, pesantren Darat yang didirikan oleh Kiai Soleh Darat (1820-1903) di Semarang juga merupakan kelanjutan dari pesantren Tegalsari. Nama Pesantren Darat yang didirikan sekitar tahun 1870, (Umam, 2013:247) oleh Kiai Soleh bisa sebagai penerjemahan Islam ke dalam konteks budaya Jawa yang tidak hanya mengajarkan Islam pada masyarakat setempat, tetapi juga mencetak ulama-ulama di Nusantara pada abad 20. Kiprah besar tersebut karena Soleh Darat terbukti memiliki kemampuan intelektual mumpuni. Sampai sekarang bisa kita lihat melalui karya-karyanya yang ditulis dengan khas lokal yang tidak diajarkan di pesantren saja, melainkan di masjid dan tempat ibadah, (Umam, 2013:245).

Menariknya, sejak era Soleh Darat ini, pesantren berhasil mensintesiskan antara polarisasi masyarakat abangan dan putihan, melalui kitab-kitab yang dikarang baik yang memuat ajaran fiqih, tasawuf dan Tafsir Al-Qur’an yang ditulis dengan bahasa Jawa beraksara Arab (Umam, 2011:26). Umam melihat jika upaya Soleh Darat tersebut menghasilkan dua agenda besar. Pertama, kesuksesannya menggunakan pelokalan bahasa (vernakulariasi) dan pemahaman lokal untuk menyampaikan ajaran Islam serta praktiknya secara jelas. Kedua, mengaktifkan masyarakat Jawa untuk berfikiran keluar dari komunitas sempit menuju komunitas global umat muslim.

Hasil dari agenda tersebut dapat ditemukan dari para santri Soleh Darat, di antaranya Hasyim Asy’ari (w. 1947) dan Ahmad Dahlan (w. 1923) yang masing-masing dikenal sebagai pendiri Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Secara lebih luas, capaian-capaian brilian dari para alumni pesantren juga terus memberikan kontribusi hingga dewasa ini. Rumadi memberikan kategori post-tradisionalisme kepada para alumni pesantren yang memiliki pemikiran keagamaan progresif, (Rumadi, 2008:20).

Istilah Rumadi tersebut sebenarnya merujuk pada anak-anak muda NU yang merupakan alumni pesantren dan aktif melakukan revitalisasi tradisi. Karakteristik ini juga dilihat pada konsistensi dalam menjaga tradisi serta memanfaatkannya untuk pengembangan pemikiran dan menggerakkan perubahan. Menurutnya, anak-anak muda yang bertipikal seperti ini sangat aktif melakukan kritik agar tradisi dapat memiliki daya guna, sehingga apapun yang mereka lakukan dalam koridor dan pertanggung jawaban tradisi. Pandangan seperti ini yang oleh Ernest Gallner disebut sebagai semangat Islam yang kosmopolitanisme dan universalisme sejati sebagai modal bisa survive terhadap tantangan modern, (Gallner, 198: 4-5).

Para alumni pesantren tersebut sarat dengan pendidikan tradisionalis ketika masih belajar di pesantren yang ciri khasnya dapat dipetakan sebagaimana berikut: Pertama, terikat dengan pemikiran Islam tradisional dari para ulama abad 7 sampai 13. Kedua, mayoritas berdomisili di pedesaan yang menjadi basis pesantren. Ketiga, mengikuti faham Ahlussunnah wal jamaah yang membedakan sunni dan non sunni. Selanjutnya bisakah pesantren saat ini mempertahankan peranan penting ini atau bahkan ada yang lebih penting?

Khoirul Anwar Afa

Khoirul Anwar Afa

Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.