Peran Ormas Sipil dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme

islamina.id – EKSTREMISME dan terorisme serta pencarian cara inovatif untuk menghadapinya menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi seluruh dunia saat ini. Terorisme berkembang lebih cepat seiring dengan kemajuan alat untuk menghadapinya, tumbuh, menyebar, dan memperdaya dengan kecepatan luar biasa sehingga perlawanan terhadapnya dalam banyak kasus tak lebih dari sekedar tindakan reaktif belaka.

Ironisnya, organisasi teroris yang digambarkan sebagai organisasi terbelakang, anti-modernitas, anti-inovasi dan anti-kreativitas justru menjadi yang paling mampu berkreasi dan merancang alat untuk menyebarkan, menarik para pendukung, memobilisasi serta mendorong mereka untuk melakukan agenda-agenda kekerasan.

Sementara negara-negara sistemik, yang merupakan salah satu capaian terpenting era modern, didominasi oleh ide-ide konvensional yang monoton, sehingga kurang mampu melawan arus gerakan organisasi-organisasi teroris yang terus mengalami peningkatan. Peristiwa 11 September yang diperingati setiap tahun telah mengubah peta interaksi dunia dengan berbagai aktor kekerasan dan terorisme dan secara tidak adil menstigmatisasi masyarakat Muslim sebagai momok kekerasan dan terorisme.

Barangkali salah satu sebab ironi dan gap dalam perburuan terhadap kelompok-kelompok teroris oleh negara atau bahkan dalam pengambilan langkah-langkah proaktif untuk mencegah orang-orang jatuh ke dalam cengkeraman kelompok-kelompok tersebut sejak awal, atau untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan terorisme, itu karena terlalu mengandalkan aparat keamanan yang tentu saja tidak cukup untuk menghilangkan ekstremisme.

Ekstremisme dan terorisme, sebagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, tidak cukup hanya dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi perlu dilihat sebagai ancaman terhadap intelektualitas, sosial, ekonomi, dan politik.

Ekstremisme antara Kekerasan dan Terorisme

Tidak ada terorisme tanpa ekstrimisme. Ini adalah fakta pertama yang menentukan cara dan strategi apa yang harus ditempuh untuk melakukan pencegahan, sebab terorisme sangat terkait dengan ekstremisme. Fakta kedua terkait dengan korelasi antara ekstremisme dan kekerasan, mengingat terorisme merupakan salah satu bentuknya yang umum, sehingga strategi yang lebih komprehensif adalah dengan menangani akar-akar kekerasan dan lingkungan tempat persemaiannya, bukan menangani peristiwa-peristiwa terorisme semata.

Fakta ketiga terkait dengan banyaknya faktor pemicu ekstremisme sebagai inkubator kekerasan dan terorisme, antara lain:

(1). Faktor struktural yang secara mendasar terpusat pada manipulasi pikiran dan pencucian otak dengan pemahaman-pemahaman keliru mengenai agama dan kehidupan;

(2). Faktor yang terkait dengan lingkungan yang menyuburkan ekstremisme dan mendorong munculnya organisasi-organisasi kekerasan dan terorisme melalui proses bertahap yang dimulai dari sekedar simpati negatif terhadap gagasan ekstremisme dan kekerasan hingga simpati positif dalam bentuk verbal, dukungan finansial, dan keterlibatan dalam protes-protes, hingga keterlibatan dalam tindak-tindak kekerasan;

(3). Faktor yang dapat digambarkan sebagai faktor pemicu atau pendorong untuk membenarkan tindak-tindak kekerasan dan terorisme, seperti hasrat untuk memperoleh kedudukan, keinginan yang kuat untuk menunjukkan identitas, balas dendam, atau adanya unsur-unsur lain yang cenderung untuk berkonflik dan bermusuhan.

Pemahaman yang benar mengenai fakta-fakta tersebut menjadi prasyarat utama untuk membangun strategi perlawanan yang didasarkan pada pendekatan preventif dan pembentukan pemahaman yang sadar mengenai obyek yang harus dicegah. Maka membongkar akar-akar ekstremisme adalah sangat penting, sama pentingnya dengan pemburuan terhadap para pelaku tindak-tindak kekerasan dan terorisme.

Karakteristik Ekstremis

Sangat penting memahami karakteristik ekstremis sebagai calon yang paling potensial dibandingkan yang lain untuk terlibat dalam tindak-tindak kekerasan dan terorisme. Di antara karakteristik itu adalah: (1). Pandangan tunggal (hitam-putih) terhadap fenomena, yang menghalanginya untuk memahami fenomena tersebut secara obyektif; (2). Keyakinan memiliki kebenaran mutlak, sehingga orang yang tidak sepaham dengannya dianggap sebagai musuh; (3). Ketidakmampuan untuk menerima sudut pandang lain, dan; (4). Ketertutupan kognitif dan ketidakterbukaan terhadap pengalaman-pengalaman lain yang terhampar di hadapannya.

Dengan demikian, kita menghadapi pribadi yang mudah direkrut untuk melakukan tindak-tindak kekerasan dan terorisme dengan upaya yang seminimal mungkin, sehingga sulit bagi pribadi-pribadi seperti itu untuk menerima orang lain yang tidak sepaham dengannya, apalagi jika hal itu disertai dengan tingkat perasaan ketidakadilan sosial atau diskriminasi terhadapnya karena satu atau lain hal.

Karenanya, komponen pemikiran menjadi salah satu komponen terpenting dari strategi pencegahan ekstremisme dan terorisme, berdasarkan prinsip bahwa pemikiran mendahului dan mengarahkan perilaku, dan bahwa ekstremisme pemikiran adalah penentu ekstremisme perilaku. Semua pihak perlu berkolaborasi bersama dalam menyusun strategi tersebut sejak awal dengan menyiapkan mekanisme implementasi spesifik serta unit-unit pemantauan dan evaluasi.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mencegah Ekstremisme dan Kekerasan

Pemerintah baru saja mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional  Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) 2020-2024. Satu hal yang baru di dalam Perpres RAN-PE adalah, selain pelibatan dan peran aktif seluruh kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah, juga pelibatan organisasi masyarakat sipil. Di sini yang dimaksud organisasi masyarakat sipil adalah sekelompok organisasi sukarela independen yang dibentuk oleh warga negara untuk mewujudkan kepentingan anggota-anggotanya atau untuk memberikan layanan kepada warga negara atau untuk melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan.

Kolaborasi seluruh kementerian/lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil tentu akan mampu—jika mereka benar-benar mengerahkan kekuatan mereka dan menjalankan aktivitas-aktivitas mereka di semua lapisan masyarakat—memainkan peran sangat efektif dalam mencegah ekstremisme, tindak-tindak kekerasan, dan terorisme. Di sini peran penting organisasi masyarakat sipil adalah sebagai mediator antara individu dan masyarakat serta antara warga negara dan negara, berdasarkan nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, kerukunan, toleransi, dan penerimaan terhadap orang lain.

Organisasi masyarakat sipil yang tersebar luas di seluruh daerah Indonesia—yang menurut rilis resmi Kemenkumham pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 390.293—mewakili suara masyarakat dan punya potensi besar menjalin komunikasi efektif dengan mereka. Mempertimbangkan pluralitas, variasi, dan penyebarannya di masyarakat, mungkin peran dan tugas organisasi masyarakat sipil dalam mencegah ekstremisme, kekerasan, dan terorisme bisa diarahkan kepada hal-hal berikut:

Pertama, berpartisipasi dalam perumusan strategi, program, dan rencana penanggulangan ekstremisme dan terorisme di bidang intelektual, budaya, seni, dan sosial untuk menunjukkan adanya hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang membutuhkan bentuk baru administrasi publik yang menjamin keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam proses pengembangan kebijakan umum negara, penyusunan undang-undang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan strategi penanggulangan ekstremisme dan terorisme.

Kedua, menyebarkan budaya toleransi dan memberikan pencerahan melalui berbagai kegiatan yang memungkinkan terjalinnya komunikasi dengan akar rumput, sehingga dapat mengimunisasi para warga dari ekstremisme dan menggagalkan upaya-upaya perekrutan terhadap mereka ke dalam organisasi-organisasi teroris.

Ketiga, mendorong program dan kegiatan budaya dialog, budaya menghargai pendapat, menolak praktik-praktik marginalisasi dan diskriminasi terhadap etnis atau kelompok sosial, menguatkan rasa patriotisme dan persatuan bangsa di antara warga melalui kursus pelatihan intensif bagi kelompok-kelompok dan elemen-elemen yang terkait dengan institusi pendidikan dan institusi media sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pembentukan kepribadian manusia berdasarkan tahap-tahap perkembangannya.

Keempat, bekerja sebagai mitra lembaga-lembaga negara untuk meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok marjinal dan para penghuni permukiman kumuh, membantu mereka menemukan tempat tinggal yang layak dan pekerjaan, memungkinkan mereka untuk mengenal nilai-nilai luhur kemanusiaan melalui pertunjukan film, teater atau aktivitas-aktivitas seni lainnya di tempat-tempat tinggal mereka, sehingga mereka dapat terhubung dengan budaya kemanusiaan dan nilai-nilai positif, tanpa menafikan tanggungjawab lembaga-lembaga negara dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi segenap warga negara.

Kelima, memangkas jarak, menjembatani jurang pemisah, dan menyelesaikan konflik di masyarakat antara semua kelompok suku, ras, dan agama dengan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi diskusi dan dialog komunitas untuk mengatasi problem-problem yang ada, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.

Peran organisasi masyarakat sipil dalam merehabilitasi para ekstremis dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat berpusat pada kemampuan menjauhkan kelompok-kelompok ekstremis dari pemikiran-pemikiran mereka dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara biasa setelah sebelumnya mereka ditolak dan dikucilkan dari masyarakat.

Peran ini sangat penting terutama karena organisasi masyarakat sipil dapat memutus hubungan ideologis antara para ekstremis dan kelompok-kelompok teroris, mendorong mereka untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran yang moderat dan toleran, serta memastikan mereka tidak kembali lagi ke pangkuan kelompok-kelompok teroris dengan alasan apa pun. Dalam hal ini organisasi masyarakat sipil perlu menyediakan ruang yang signifikan untuk interaksi dan diskusi dengan mereka, menyediakan kesempatan kerja untuk mereka, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan kondisi sosial mereka demi tercapainya tujuan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Muncul sebuah pertanyaan: haruskah masyarakat sipil dan organisasi-organisasinya berdialog dengan orang atau kelompok pelaku kekerasan dan terorisme?

Dari perspektif yang berbeda dan untuk berbagai alasan, masyarakat sipil dan organisasi-organisasinya jauh lebih mudah memasuki dialog semacam itu daripada lembaga-lembaga negara. Pendekatan non-pemerintah sangat diperlukan dalam membangun kepercayaan antara berbagai pihak. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil bisa menggunakan surat, pernyataan, wacana terbuka yang menegaskan tidak memberikan legitimasi dan justifikasi dalam bentuk apapun bagi kelompok-kelompok pelaku kekerasan.

Di sisi lain, peran yang mungkin dapat dimainkan oleh organisasi masyarakat sipil adalah bekerjasama dengan media untuk membentuk dan mengarahkan opini publik terkait fenomena terorisme. Hubungan yang konstruktif dengan media merupakan hal paling penting bagi masyarakat sipil dan organisasi-organisasinya. Masyarakat sipil dan organisasi-organisasinya membutuhkan media untuk memberikan informasi aktual yang sesuai dengan realitas, serta untuk memperbaiki persepsi-persepsi negatif yang beredar di masyarakat.

Untuk mempromosikan dialog dan diskusi publik tentang isu-isu seperti keamanan umum dan hak asasi manusia di dalam masyarakat—karena mengangkat isu-isu ini melalui kanal-kanal khusus yang profesional di masyarakat akan mendorong kelompok-kelompok kecil untuk mengalihkan perhatian mereka kepada masalah penanggulangan terorisme dan mengingatkan mereka akan tanggungjawab mereka dalam mencegah timbulnya fanatisme, persepsi atau informasi yang salah dan tidak utuh—, maka sangat penting bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan studi yang lengkap dan akurat seputar terorisme, kekerasan politik, dan kondisi-kondisi yang berujung pada perluasan terorisme. Studi ini juga mencakup serangkaian penelitian dan jajak pendapat tentang dampak pelaksanaan kontra-terorisme dan kekurangannya.

Masyarakat sipil dan organisasi-organisasinya juga dapat memainkan peran di bidang hukum terkait terorisme dan pencegahannya, termasuk memperkuat kerangka undang-undang nasional dan internasional untuk beragam aktivitas yang berhubungan dengan penanggulangan terorisme, terutama ketika undang-undang tersebut diterapkan dan itu menyangkut perlindungan hak asasi manusia.[]

Baca juga: Sejarah Takfir dan Ragam Tafsirnya

Roland Gunawan
Latest posts by Roland Gunawan (see all)

Roland Gunawan

Wakil Ketua LBM PWNU DKI Jakarta

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.