Perspektif Islam tentang NKRI, Pancasila dan Kebhinekaan (Bagian Kedua)

Bagian kedua dari 3 tulisan. Tulisan pertama dapat diakses di sini

Perdebatan di kalangan umat tentang apakah Islam menyokong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, serta kebhinekaan masih sering mengemuka. Sebagian kelompok secara tegas menolak kehadiran NKRI dan Pancasila, sebagian lainnya memberikan dukungan penuh. Argumen dari masing-masing kelompok sama-sama bersumber dari rujukan utama dalam Islam, yaitu al-Qur’an, Hadist ditambah dengan catatan sejarah Islam, terutama era khulafaurrasyidin. 

Nasionalisme dan Ketaatan Konstitusi

Sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, tentu seluruh umat Islam diperintahkan untuk mentaati pemimpinnya serta mencintai tanah airnya (negaranya). Secara terminologi, istilah nasionalisme tidak dikenal dalam Islam klasik karena paham ini baru mengemuka pada akhir abad 18. Islam klasik biasanya membagi wilayah ke dalam dua bagian: wilayah damai (dar al-Islam) dan wilayah perang (dar al-Harb). 

Kendatipun demikian, bukan berarti konsep nasionalisme tidak dapat ditemukan rujukannya dalam Islam. Islam mengenal konsep ummah yang oleh al-Asfahani (T.th) dimaknai sebagai perkumpulan manusia yang dipersatukan oleh urusan tertentu baik faktor agama, waktu yang sama ataupun tempat yang sama. Bagi Ibn Khaldun (Fattah, 2004), terma ummah ini sebagai dengan kata wathan yang bermakna hubungan tertentu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah terotorial tertentu. 

Secara konseptual, al-Qur’an pun merekam bagaimana Nabi Ibrahim karena kecintaannya kepada negerinya berdoa sebagaimana yang terekam dalam surat al-Baqarah 126 dan Surat Ibrahim 35 sebagai berikut: 

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa…..”

Salah satu cara mewujudkan negeri yang aman sentosa sebagaimana yang ada dalam doa nabi Ibrahim, maka 1) seluruh elemen bangsa harus menjaga persatuan dan kesatuan, sebagaimanna yang diperintahkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103: 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran 103). 

2) Sebagai konsekuensi, bangsa Indonesia berada dalam satu ummah dimana menurut Ali Syariati (1995) bahwa ummah itu mengandaikan adanya pemimpin, maka seluruh ummah Indonesia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ…..

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…..”(Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58)

Kehidupan ummah Madinah ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad juga menunjukkan bagaimana setiap komunitas di Madinah tunduk kepada Nabi Muhammad. Ketundukan orang-orang selain beragama Islam di Madinah bukan dalam pengertian ketundukan terhadap agama yang dibawah oleh nabi Muhammad melainkan ketundukan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi negara Madinah. 

3) Kehidupan damai dan aman juga dapat diwujudukan melalui kesepakatan atau peraturan bersama antar beragam komunitas yang harus ditaati bersama sebagaimana yang dapat dilihat dalam Piagam Madinah. Dalam pasal 25 Piagam Madinah, misalnya berbunyi:

Sesungghnya Yahudi Bani Awf satu umat bersama orang-orang Mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku dzalim dan berbuat dosa atau berkhianat. Karena sesungguhnya yang demikian hanya akan melecehkan diri dan keluarga. 

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, peraturan bersama yang telah disepaati bersama oleh para pendiri bangsa itu adalah Pancasila dan UUD 1945 beserta Undang-Undang dan peraturan lainnya. Dengan adanya peraturan bersama, maka satu kelompok tidak boleh mengusir kelompok lain. Nah, untuk menghasilkan kesepakatan atau peraturan bersama itu maka masing-masing kelompok atau perwakilannya perlu duduk bersama untuk bermusyawarah. Al-Qur’an benar-benar memberi tuntunan yang sangat baik bagaimana berinteraksi dengan kelompok lain yang harus lemah lembut, tidak keras kepala dan memberikan maaf kepada mereka yang bersalah serta mengedepankan musyawarah, sebagaimana yang terangkum dalam Ali Imran 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya

Mengambil keputusan secara bersama-sama dalam suatu ummah belakangan ini disebut sebagai demokrasi. Mengapa demikian, dalam demokrasi, kekuasaan tidak dipegang dan ditentukan oleh satu orang ataupun satu kelompok, melainkan diatur bersama dan untuk kepentingan bersama. Sebagai sebuah sistem, demokrasi tentu memiliki kekurangan dan hambatan-hambatan dalam implementasinya. Tetapi, atas kesepakatan bersama, setiap ummah dapat melakukan revisi terhadap sistem demokrasi, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, bahkan di era reformasi ini setiap warga negara memiliki hak suara yang sama untuk menentukan pemimpinnya dalam pesta demokrasi yang bernama Pemilihan Umum.  

Baca tulisan pertama: Perspektif Islam Tentang NKRI, Pancasila, Kebhinnekaan (1 dari 3)

Latest posts by Hatim Gazali (see all)

Hatim Gazali

Pemimpin Redaksi Islamina.id | Dosen Universitas Sampoerna | Ketua PERSADA NUSANTARA | Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU |

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.