Sikap Aswaja: Sistem Khilafah Persoalan Ijtihadiyyah

Islamina.id – Al-Sunnah wal Jama’ah tiada lain adalah ajaran agama Islam yang murni, maka perwatakannya adalah juga karakteristik agama itu sendiri dan yang paling esensial adalah al-tawassuth, moderat, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri, dan rahmatan lil ‘alamanin.

Pada persoalan berbangsa dan bernegara, karakteristik ini benar-benar tercermin dalam dinamika perjuangan Nahdlatul Ulama, ormas-ormas Islam, dan ulama pesantren sejak masa revolusi hingga detik-detik proklamasi kemerdekaan, bahkan ikut mewarnai dan terlibat langsung saat kelahiran NKRI yang kita cintai ini.

Berkat kegigihan itu, karakteristik itu senantiasa tetap terjaga dengan baik pada masa-masa berikutnya hingga hari ini, walaupun harus menghadapi hambatan serta tantangan, dan itulah sebenarnya bagian dari jihad fi sabilillah

Baca juga: Bagaimana Pemerintah Merespon Lahirnya Kembali Gerakan-Gerakan Khilafah di Indonesia?

Menurut para ulama, Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai Dar Islam (negeri Islam), bukan daulah Islamiyyah (pemerintahan Islam), karena mayoritas penduduk di wilayah ini beragama Islam dan dapat melaksanakan syari’at Islam dengan bebas dan secara terang-terangan.

Hal ini merujuk pada kitab Syarh Arba’in Nawawi hal. 10 dan Bughyatul Mustarsyidin hal. 254. (Muktamar NU ke 11 tahun 1936 di Banjarmasin, Bahtsul Masail PWNU Jatim tahun 2004 di Banyuwangi, Munas NU tahun 2012 di Cirebon).

Status Presiden RI adalah Waliyyul Amri Dharuriy bis Syaukah (penguasa pemerintahan secara darurat sebab kekuasaanya). Hal ini dikarenakan ketidak-mungkinan mendapat pemimpin yang memenuhi syarat yang ideal, dengan demikian bagaimanapun pemimpin tetap harus ada, agar urusan berbangsa dan bernegara terjaga dan tidak terbengkalai. (Muktamar NU ke 20 tahun 1954 di Surabaya).

Hukum Memilih Pemimpin

Memilih pemimpin yang mampu mengemban amanat adalah wajib hukumnya. Bagi Nahdlatul Ulama demokrasi adalah perwujudan Syura dalam Islam yaitu asas bermusyawarah sesuai mekanisme yang benar guna membuahkan keputusan yang terbaik dan paling maslahah. (Munas NU tahun 1997 di Lombok Tengah).

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia telah disepakati dan diterima sebagai pedoman hidup bersama yang mengikat semuanya dalam menjalankan hidup bermasyarakat, beragama dan bernegara.

Maka menjadi penting memahami pancasila dan hubungannya dengan Indonesia sebagai Dar Islam. Oleh karena itu, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.

Baca juga: Khilafah Itu Konstruksi Historis, Bukan Ajaran Islam

Jadi dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (Muktamar NU XXVII tahun 1984 di Situbondo, Munas NU tahun 2012 di Cirebon). 

Dalam pandangan aswaja, pemimpin negara adalah pelanjut tugas pokok kenabian yaitu menjaga Agama (حراسة الدين) dan mengatur dunia (سياسة الدنيا). Mengingat pentingnya tugas pemimpin (imam), maka negara wajib dipimpin oleh seorang imam yang cakap memegang tampuk pemerintahan.

Syariat Islam sendiri tidak menentukan sistem apa yang harus dipakai dalam pemilihan pemimpin dalam sebuah pemerintahan. Namun hendaknya diwaspadai model pemimpin yang lahir secara instan, yaitu para pemimpin yang tidak mengukur kemampuan dirinya sendiri dan lebih banyak melihat kekuasaan sebagai media menuju kenikmatan pribadi.

Indikasinya pelaksanaan pilpres dan pemilukada  banyak menimbulkan kamadlaratan, seperti konflik sosial, memecah belah  kerukunan, money politik dan berujung pada korupsi serta menghabiskan anggaran negara yang besar. (Munas NU tahun 2012 di Cirebon).

Sistem Khilafah Persoalan Ijtihadiyyah

Khilafah sebagai sistem pemerintahan tidak ditemukan dalil nashnya, namun ia merupakan persoalan ijtihadiyyah, karena bagi NU negara dengan pemerintahannya adalah sarana  guna mencapai tujuan, sehingga negara sebagaimana Indonesia yang tidak menggunakan sistem khilafah, tidaklah serta merta sah disebut negara kafir, walaupun ada sebagian hukum-hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Pandangan seperti ini telah diputuskan PWNU Jawa Timur melalui Bahtsul Masail di Genggong pada 2007 dan di Pesma al-Hikam Malang tahun 2006, yaitu: Adakah tuntutan Syari’ah berbentuk dalil nash yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem ketatanegaraan Islam?   

Tidak ditemukan dalil nash mengenai hal itu, karena bentuk pemerintahan sistem khilafah adalah masalah ijtihadiyyah, dan adanya sebagian hukum syari’at Islam yang belum dapat dilaksanakan walaupun akibat kecerobohan umat Islam, tidak dapat mengubah status negara sebagai negara kafir. 

Hal ini sebagaimana keterangan  dalam syarah an-Nawawi (juz 12, halaman 161, dan juz 6, halaman 291), al-Jihad fi al-Islam (81),  syarah al-Mahally (juz 2, hal 275).

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.