Jakarta — Satu setengah tahun ke depan, masyarakat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi kembali. Masih dirasakan oleh masyarakat bagaimana panasnya kontestasi antar calon Presiden dan Wakil Presiden yang lalu. Hal ini yang digarisbawahi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama RI.
Dalam acara Kolokium Agama–Agama Nusantara (KAANA), MUI dan KEMENAG RI mengundang perwakilan agama seperti PGI, KWI, PERMABUDHI, WALUBI, MATAKIN, PHDI, beserta ormas-ormas keagamaan di Indonesia, Rabu (10/8).
Sekjen MUI Pusat, Amirsyah Tambunan saat dalam sambutannya menjelaskan misi terselenggaranya acara KAANA.
“Kegiatan yang bersifat dialog antar agama ini, merupakan salah satu tugas MUI. Diharapkan ada hasil rumusan bersama dalam kerukunan antar umat beragama. Apalagi menjelang tahun politik 2024 mendatang” ungkap Amirsyah
Pemilu tak dapat dilepaskan dari isu politisasi agama dan politik identitas. Fakta ini yang ditanggapi oleh MUI dengan penolakan dan agar bagaimana umat beragama di Indonesia tetap rukun dan bersatu.
“Kami menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun” tegas dia.
Menurutnya, Indonesia menyandang predikat negara paling rukun di dunia. Meskipun terdapat konflik-konflik kecil yang temporer.
