Islamina.id – Pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron sangat problematis. Ia ingin menegakkan apa yang dinamakan Le valeurs républicaines (nilai-nilai Republik), nilai-nilai yang menggambarkan ke-Prancis-an. Nilai-nilai tersebut perlu ditegakkan dikarenakan adanya satu ancaman yang disebut Le Séparatisme Islamiste (Separatis Islamis).
Le Séparatisme Islamiste adalah suatu praktek keberagamaan yang ditunjukkan sebagian komunitas Islam di Prancis yang ingin hidup dengan nilai-nilai sendiri yang berbeda dengan nilai-nilai republik. Dan tidak hanya berbeda, tetapi juga seringkali bertentangan. Misal, menyangkut nilai-nilai hubungan laki-laki dan perempuan, masalah gender, aẖwāl as-syakhsiyyah. Jadi masalah-masalah yang sebetulnya mirip dengan kita.
Emmanuel Macron melihat bahwa corak keberagamaan yang menerapkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai republik, dianggap sebagai separatisme, yakni sebagai upaya untuk membangun kehidupan yang terpisah dari kehidupan pada umumnya. Sebetulnya secara normatif tidak ada masalah dan ada keserupaan cara kita menghadapi isu, seperti cara kita menghadapi kelompok-kelompok radikal yang ingin menegakkan khilafah.
Jadi, kita sebetulnya menghadapi isu serupa dengan Prancis. Nilai-nilai republik setara dengan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja masalah tidak di situ. Separatisme dan sekularisme (di Prancis disebut Laïcité), memang problematis dalam studi-studi modern citizenship (kewarganegaraan modern).
Kemudian, persoalannya adalah apakah kelompok-kelompok minoritas yang ada di sebuah negara diberikan kemungkinan untuk mengekspresikan nilai-nilai sesuai dengan keyakinannya?. Ekspresi nilai-nilai sesuai dengan keyakinannya bisa saja berkesesuaian dengan konstitusi, bisa juga berbeda dan bahkan bertentangan konstitusi dalam suatu negara. Misalnya kepada kelompok Muslim di Prancis yang berpegangan bahwa perceraian itu bisa dilakukan di luar pengadilan, padahal di hukum negara Perancis, mengharuskan perceraian ditempatkan di dalam catatan negara, tidak bisa di luar pengadilan.
Contoh lain, perempuan Muslimah di Prancis dilarang untuk berenang dengan baju burqini (baju renang tertutup) padahal menurut keyakinan orang Muslimah di Perancis diyakini sesuai dengan nilai-nilai yang harus mereka terapkan. Pertanyaannya, kenapa negara masuk sampai ke ranah itu?. Hal ini tentu problematis karena pemerintah Perancis itu ingin mendiktekan bagaimana cara warga berpakaian. Jadi, dalam hal ini sebetulnya (meskipun tidak sama) mirip dengan pemerintah-pemerintah konservatif di negeri-negeri Muslim yang ingin mendikte bagaimana cara perempuan berpakaian.
