Islamina.id – Semenjak Yaqut menerima mandat sebagai Menteri Agama akhir tahun lalu, agenda besar yang hendak digarap secara sigap adalah menangkal radikalisme. Program ini ternyata menjadi isu serius di awal tahun ini terlebih ketika Kapolri Baru, Listyo Sigit Prabowo melakukan sinergi program dengan Ormas-ormas yang dinilai memiliki komitmen yang sama dengan Negara, yaitu anti radikal dan membela NKRI.
Memang selama ini, radikalisme menjadi faktor penghambat dan merongrong keutuhan NKRI. Kasus ini bisa melihat beberapa aksi Ormas yang hendak menerapkan secara radikal visi misi mereka yang secara jelas bertentangan dengan ideologi Negara. Ambil contoh Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan pada akhir tahun lalu. Ormas yang dipimpin oleh HRS itu pernah tidak mendapatkan izin perpanjangan legalitas dari Tito Karnavian karena dinilai visi misi yang tertuang dalam pasal 6 tidak sesuai dengan ideologi Negara.
Nasib yang sama juga pernah dialami oleh HTI yang secara resmi telah dibubarkan pemerintah pada tahun 2017 lalu dengan faktor yang mirip dengan FPI. Tindakan ini di sisi lain memberikan angin segar kepada masyarakat dan juga pemerintah yang mendambakan keutuhan berbangsa dan bernegara. Meskipun bagi sebagian kelompok melihat ada kecenderungan traumatik bagi masyarakat untuk berserikat.
Islam Ramah
Istilah Islam ramah ini dijadikan sebagai respon dari Islam marah, yaitu merupakan titik tolak dari kelompok muslim yang mengaplikasikan Islam dengan cara yang tidak mengedepankan kasih sayang, atau dalam istilah yang lebih luas disebut Al-Qur’an dengan terma “amar makruf.” Menariknya, bahasa makruf lebih digunakan untuk mengurai makna “baik.” Padahal dalam bahasa Arab terdapat beberapa kata yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjukkan makna “baik.”
Namun dalam konteks makruf ini kalau diistilahkan ke bahasa Indonesia lebih tepatnya bermakna “bijak.” Karena bijak, maka tidak harus sama antara satu tempat dengan tempat lain. Bisa jadi, makan nasi itu baik bagi manusia yang berumur dua tahun ke atas. Tetapi tidak baik untuk bayi yang baru lahir hingga berusia beberapa bulan.
Lalu apa kaitannya dengan Islam ramah? Istilah Islam ramah lebih tepat dipahami sebagai implementasi dakwah atau penyampaian Islam dengan cara yang mengedepankan adab, sopan santun dan kasih sayang (rahmah). Dari semenjak Islam dibawa oleh nabi Muhammad 15 abad lalu, Khudlari Beik dalam salah satu bukunya melihat penerapan aturan Islam di tengah masyarakat Arab saat itu dengan cara yang bertahap. Tidak radikal dan simultan.
Namun bila berkaca dari kelompok muslim di Indonesia yang selama ini dianggap mencerminkan Islam marah, paling tidak bisa dipetakan menjadi dua bagian. Pertama, marah dan radikal dalam menyikapi faham keagamaan. Kelompok seperti ini hanya sering berorasi takfiri, dan enggan masuk dalam ranah politik. Kedua, marah dan radikal dalam menyikapi sistem politik pemerintahan. Kelompok kedua ini selain menyentuh permasalahan keagamaan juga meyakini bahwa Islam harus menyentuh skala luas termasuk politik (Hasan 2017).
Sekali lagi Islam ramah hanya sebagai terma yang digunakan untuk melawan sebagian kelompok muslim yang dipersepsikan tidak ramah. Meskipun kalau dicecar lebih jauh secara epistemologis juga masih belum mapan. Karena pada hakikatnya agama yang dibawa oleh nabi Muhammad 15 abad lalu itu sejatinya sudah agama yang agung, mulia, dan cinta damai. Namun karena difahami oleh pemahaman yang tidak tepat sehingga berdampak negatif di masyarakat.
Ambigu
Berkaca pada beberapa Ormas Islam yang mendapat lebel sebagai Ormas radikal dari pemerintah saat ini, terlihat ada beberapa hal penting yang harus diklirkan. Pertama, mengingat Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menjamin suara sipil sebagai wadah aspirasi. Kedua, fokus pada wawasan keagamaan yang membangun kerukunan meskipun mengalami perbedaan pendapat dalam menafsirkan teks keagamaan.
Namun, untuk kategori yang kedua ini sepertinya masih sulit mendapatkan porsi tolelir. Pasalnya perbedaan pendapat bisa memicu perbedaan pendapatan. Kita lihat saat ini NU sebagai Ormas Islam yang sedang mendapatkan panggungnya dengan beberapa kali meraih hibah dari pemerintah alih-alih untuk sinergitas program. Ditambah diangkatnya Yaqut yang merupakan ketua Umum GP Ansor sebagai Menteri Agama.
Menariknya ketika pemerintah menawarkan mandat sebagai wakil Mendikbud kepada Abdul Mu’ti yang merupakan Sekum Muhammadiyah, Mu’ti justru menolak. Secara kacamata manusiawi sudah bisa ditebak, meskipun boleh jadi ada alasan lain yang bersifat prinsip. Namun dalam peta pendapat dan pendapatan antara Ormas itu di kubu pemerintah tidak imbang. NU dapat jatah menteri sedangkan Muhamadiyah hanya Wamen. Padahal, dua Ormas itu yang selama ini digadang sebagai Ormas moderat.
Ambigu juga terjadi ketika militer bergabung dalam mensosialisasikan wawasan “Islam moderat.” Bercermin dari komitmen Kapolri yang hendak mewajibkan anggotanya belajar kitab kuning, atau belajar Islam yang berfaham moderat. Masalahnya bukan pada semua itu, tetapi ketika faham keagamaan dikawal oleh militer yang berpotensi menjelma pada kekuatan, yang itu berbalik dari prinsip syiar agama dengan asas humanis, seperti yang diwacanakan Kapolri baru. Jika demikian, bagaimana kampanye Islam ramah ini bisa dibawa dengan cara-cara yang humanis meskipun disosialisasikan oleh militer? Hemat penulis ini akan sangat menarik jika terealisasi.
